Arab Saudi Dukung Perjuangan Rakyat Lebanon, Melawan Krisis Ekonomi

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Kerajaan Arab Saudi mendukung rakyat Lebanon yang sedang berjuang melawan Krisis Ekonomi.

Kerajaan mengatakan bantuan apapun kepada pemerintah saat ini atau di masa depan bergantung pada pelaksanaan reformasi yang serius dan nyata.

Dilansir ArabNews, Rabu (11/8/2021), harus memastikan bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Mata uang Lebanon telah kehilangan lebih dari 90% nilainya dalam waktu kurang dari dua tahun.

Sehingga, menyebabkan terjadinya krisis bahan bakar, listrik dan obat-obatan.

Kebakaran Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus 2020 dipicu tumpukan besar amonium nitrat.

Menyebabkan salah satu ledakan masa damai terbesar dalam sejarah, memicu kemarahan elit politik di negara itu.

Baca juga: Pengendara Membludak di SPBU Lebanon, Keributan Meletus, Tiga Orang Tewas

Amonium nitrat, pupuk yang sangat eksplosif, telah disimpan selama bertahun-tahun di pelabuhan tanpa tindakan pencegahan keamanan, menurut pemerintah sendiri.

Ledakan itu melukai 6.500 orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar AS.

Pada 10 Agustus 2020, Perdana Menteri Hassan Diab berbicara kepada orang-orang Lebanon lima hari setelah ledakan.

Dia mengatakan telah memutuskan untuk berhenti karena sistem korupsi lebih besar daripada negara.

Sejak itu, Diab telah menjadi perdana menteri sementara pemerintah yang tidak dapat membuat keputusan di negara yang semakin hari semakin terpuruk ke dalam jurang maut.

Ini adalah periode terlama bagi pemerintah dalam sejarah politik Lebanon.

Tiga Perdana Menteri telah sia-sia ditugaskan untuk membentuk pemerintahan baru.

Perdana Menteri yang ditunjuk Najib Mikati mengatakan sudah ada kemajuan, meskipun berjalan lambat.

Dia mengklaim sedang menuju pembentukan kabinet di Lebanon.

Mikati mencatat negara-negara donor tidak akan membantu negara itu kecuali membantu dirinya sendiri.

“Pertemuan ini merupakan langkah maju yang positif,” kata Mikati usai bertemu dengan Presiden Aoun.

“Hari ini kami membuat kemajuan ... meskipun kemajuannya lambat," jelasnya.

"Tapi kami gigih, dan ngotot membentuk pemerintahan,” katanya.

Baca juga: Israel Tidak Ingin Berperang Lagi dengan Hizbullah, Balas Serangan Roket dari Lebanon

Sementara donor Barat telah memberikan bantuan kemanusiaan ke Lebanon.

Melalui sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Prancis pada Rabu (11/8/2021) mengumpulkan 370 juta dolar AS.

Tetapi, pendonor menuntut para pemimpin Lebanon mengatur reformasi sebelum bantuan diarahkan ke mereka.

Pada Juni 2021, Bank Dunia menerbitkan sebuah laporan berjudul “Lebanon Tenggelam ke 3 Teratas.”

Di mana menempatkan krisis Lebanon dalam “10 besar, mungkin 3 teratas,” krisis global paling parah sejak 1850.

Mikati mengatakan ada satu pesan: “Jika Anda orang Lebanon tidak saling membantu, Anda ingin kami membantu Anda?”

Secara terpisah, kabinet meninjau Arab Saudi sebagai negara yang berada di peringkat ketiga dalam daftar kontribusi bantuan kemanusiaan PBB.

Ssebuah pencapaian yang diakui pemerintah atas nilai-nilai yang mengakar dan prinsip-prinsip kokoh Kerajaan dan rakyatnya.

Para menteri juga menegaskan keinginan Kerajaan untuk mensponsori inisiatif yang mempromosikan koeksistensi damai dan dialog beradab.

Kabinet juga meninjau perkembangan terakhir terkait pandemi virus Corona yang sedang berlangsung.

Mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi untuk membantu mengekang penyebaran virus.

Baca juga: Demonstran Lebanon Bawa Peti Mati, Simbol Pemakaman Bagi Korban Tewas Ledakan Pelabuhan Beirut

Para menteri juga diberi pengarahan tentang partisipasi Kerajaan pada pertemuan G20 di Italia.

Di mana kemajuan Arab Saudi dalam transformasi dan inovasi digital disorot.

Termasuk upaya mendorong tumbuhnya kewirausahaan, dan mendukung penelitian dan pengembangan.

Kabinet juga menyetujui aturan untuk mengatur perangkat lunak pemerintah yang bebas dan sumber terbuka.

Item lain yang disetujui termasuk inisiatif pariwisata dengan organisasi internasional.

Seperti kerjasama hidrogen dengan Jerman, dan perjanjian infrastruktur data untuk ibu kota Saudi, Riyadh.(*)