Breaking News:

Wali Kota dan Ketua DPRK Banda Aceh Teken Kesepakatan KUA-PPAS 2022

Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Editor: bakri
PROKOPIM SETDAKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Wakil Wali Kota Zainal Arifin, Ketua DPRK Farid Nyak Umar, Wakil Ketua Usman, dan Wakil Ketua DPRK, Isnaini Husda, foto bersama seusai penandatanganan nota kesepakatan atau persetujuan bersama atas dokumen KUA-PPAS 2022 pada sidang paripurna di gedung dewan setempat, Senin (16/8/2021). 

* Prioritas Pencapaian RPJMD 2017-2022

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif pada sidang paripurna di gedung dewan setempat, Senin (16/8/2021). Para pihak yang membubuhkan tanda tangan, yakni Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, dan dua pimpinan dewan lainnya, Usman dan Isnaini Husda.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Wali Kota Aminullah sudah menyampaikan jawabannya terhadap laporan Badan Anggaran Dewan tentang Rancangan KUA dan PPAS dimaksud “Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah menyampaikan usul, saran, dan kritik konstruktif atas kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat kota yang kita cintai,” ujarnya. Menurut Wali Kota, pihaknya telah menerapkan kebijakan anggaran dengan prinsip money follow program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spesial dengan penguatan perencanaan, penganggaran, perbaikan regulasi, dan perkembangan kondisi terkini daerah.

“Kami akan tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip money follow program tersebut untuk program prioritas yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2017- 2022,” ujarnya. Ia juga sependapat terhadap usul saran Badan Anggaran DPRK Banda Aceh yang akan terus mengawal dan mengawasi rancangan KUA PPAS serta pelaksanaan program kegiatan APBK 2022 sehingga anggaran berbasis kinerja dapat terwujud. Sementara Ketua DPRK Farid Nyak Umar menyebut, pihaknya telah memberikan pendapat, harapan, dan kritikan demi kesempurnaan KUAPPAS 2022.

“Adapun benang merah dan kesimpulan yang bisa kita tangkap dari semua penyampaian tersebut, adalah dewan dapat menerima atau menyetujui agar RKUA-PPAS 2022 dibahas dan disahkan untuk menjadi Qanun Kota Banda Aceh tahun ini, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Proleg 2021,” ujarnya.

Sebagai informasi, KUA dan PPAS merupakan dokumen yang nantinya menjadi pedoman atau acuan untuk penyusunan anggaran bagi masing-masing dinas, badan, dan kantor di jajaran SKPK Banda Aceh. KUA-PPAS Banda Aceh tahun anggaran 2022 secara garis besar adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.346.407.118.226, atau naik sebesar 2,04 persen dari target pendapatan daerah pada APBK 2021.

Adapun unsur pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 279.624.722.566, Pendapatan Transfer Rp 1.043.516.595.660, dan Lain- Lain Pendapatan yang Sah Rp 23.265.800.000 Selanjutnya Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.351.107.118.226. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 10.000.000.000, yang bersumber dari Silpa, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan Rp 5.300.000.000 yang diperuntukkan bagi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.(hba/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved