Breaking News:

Berita Aceh

Aktivitas Tambang Emas Ilegal Meningkat, Walhi Aceh Ingatkan Pemerintah Akan Ancaman Ekologi

pertambangan emas ilegal, yaitu Pidie, Aceh Tengah, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan Aceh Barat

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi
Sumber Foto: Google
Ini salah satu lokasi tambang emas di Aceh Barat dilihat dari Google 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Persoalan tambang emas ilegal masih menjadi permasalahan serius di Aceh.

Sejauh ini persoalan ini belum mampu diselesaikan secara total, baik pendekatan hukum maupun perbaikan tata kelola oleh pemerintah Aceh. 

Berdasarkan catatan LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, ada enam daerah yang sampai hari ini masih cukup aktif kegiatan pertambangan emas ilegal, yaitu Pidie, Aceh Tengah, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Di Kabupaten Aceh Barat, pertambangan emas ilegal berada di kawasan Sungai Mas dan Woyla Timur.

Pola pertambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat (beko). 

Baca juga: Kasus Tambang Emas di Pidie, Enam Warga Dituntut Delapan Bulan Penjara

"Berdasarkan informasi dari masyarakat, salah satu lokasi yang digunakan berada dalam konsesi salah satu perusahaan tambang yang tidak aktif," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur kepada Serambinews.com, Sabtu (21/8/2021).

Keberadaan pertambangan emas ilegal di Aceh Barat, ulas Muhammad Nur, telah menjadi ancaman serius terhadap ekologi dan kehidupan masyarakat dimasa depan.

Seperti bencana banjir, rusak ekosistem sungai, air keruh, rusak fisik sungai, dan pencemaran zat berbahaya diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. 

"Tidak hanya untuk Pemerintah Aceh, kondisi ini juga harus menjadi catatan penting bagi Kapolda Aceh yang baru terkait aspek penegakan hukum sektor pertambangan," ujarnya. 

Baca juga: 7 Pekerja Tambang Emas Ditangkap, Polisi Buru Pemodal

Selain itu, tambah dia, perlu dimintai pertanggungjawaban perusahaan pemegang konsesi dimana dalam wilayah izinnya memiliki kegiatan pertambangan ilegal.

"Untuk itu kami berharap pemerintah segera menyikapi persoalan tersebut sebelum terlambat  yang sudah berjalan 12 tahun di berbagai lokasi lain di luar Aceh Barat sejak tahun 2009 lalu," sebut Muhammad Nur.

"Jika pun tak mampu dilakukan secara penegakan hukum secara total di 6 kabupaten/kota, aksi selemah-lemahnya hentikan sementara semua kegiatan illegal.

Kemudian lakukan perbaikan tatakelola sedetail mungkin sehingga dapat di kontrol dan dapat diminta pertanggung jawab kepada pengelola dikemudian hari atas dampak negatif," tutupnya.(*)

Baca juga: Tiga Anggota DPRA Adu Jotos,  Dipicu Interupsi Saat Sidang Paripurna

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved