Breaking News:

Opini

Pengaruh Penerapan Qanun LKS terhadap Koperasi di Aceh

Berdasarkan ketentuan yang termaktub pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Editor: hasyim
Pengaruh Penerapan Qanun LKS terhadap Koperasi di Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
Helvizar Ibrahim dan Apridar, Masing-masing Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Aceh dan  Guru Besar IESP UNIMAL Aceh dan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Oleh. Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.Si.,
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Berdasarkan ketentuan yang termaktub pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku sejak diundangkan pada 4 Januari 2019, maka terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022 sudah tidak boleh lagi ada lembaga jasa keuangan konvensional atau yang tidak menggunakan prinsip syariah untuk beroperasi di Aceh.

Atas dasar itu, maka bank ataupun lembaga keuangan konvensional tidak lagi mempunyai tempat di Aceh. Itulah sebab, dalam setahun terakhir bank-bank konvensional, baik itu bank yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta nasional yang selama ini berkiprah di Aceh, semuanya sudah beralih atau hijrah ke bank syariah.

Lalu, untuk mengetahui apa aturan dan keuntungan menggunakan LKS ini, mari kita simak penjelasan di bawah ini. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, serta Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksaanaan syariat Islam.

Maka, dalam upaya mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh di bawah naungan syariat Islam secara kafah diperlukan jasa LKS, sehingga perihal LKS ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah nonperbankan, dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu, prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam hal ini koperasi sektor keuangan, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga termasuk LKS yang harus mengikuti ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Namun dalam prosesnya, untuk menjadi syariah, sebuah KSP wajib mengikuti prosedur menjadi koperasi syariah yang disebut juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pada bagian keempat Pasal 5 dijelaskan tentang cara Perubahan KSP/ USP menjadi KSPPS/USPPS adalah sebagai berikut: - Persetujuan anggota melalui rapat anggota; - Proses transisi atau penyesuaian dari sistem konvensional ke syariah paling lama dua tahun sebelum melakukan perubahan anggaran dasar; - Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan wajib diajukan kepada menteri untuk memperoleh pengesahan; - Penerapan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan pengawas syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan koperasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah; - Perubahan kegiatan usaha koperasi harus disesuaikan dengan kegiatan usaha KSPPS, yaitu kegiatan bisnis simpanan, kegiatan bisnis pinjaman dan pembiayaan, serta kegiatan sosial; dan - Dilarang berubah kembali menjadi KSP/USP. Nah, saat ini Aceh memiliki 3.337 koperasi dalam bentuk KSP/USP. Dari jumlah tersebut baru 89 KSSPS/USPPS yang berbasis syariah di Aceh.

Untuk menerapkan KSSPS/ USPPS dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini jumlahnya baru 99 orang. Hal ini berarti, jumlah DPS di Aceh tidak memadai dengan jumlah total koperasi simpan pinjam (KSP) yang mencapai 3.337 unit. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan untuk dapat menambah jumlah DPS di Aceh terkait dengan peraturan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 bahwa pada 5 Januari 2022 seluruh lembaga keuangan di Aceh harus menerapkan prinsip syariah.

Bukan hanya kontribusi pihak LKS ataupun Dewan Pengawas, dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018, Pemerintahan Aceh--dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Aceh-- pun bertanggung jawab terhadap pengembangan koperasi sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh transaksi keuangan KSPPS/USPPS wajib melalui LKS dan berperan aktif dalam pengembangan sumber daya LKS dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Terkait dengan semua itu, Dinas Koperasi dan UKM Aceh memiliki harapan besar untuk mewujudkan perekonomian yang islami di provinsi khusus lagi istimewa ini sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, para pengurus koperasi di seluruh Aceh yang koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam dan pembiayaannya belum beralih ke sistem syariah, segeralah beralih. Tanggal 5 Januari 2022 itu tak lama lagi, hanya sekitar tiga bulan lagi dari sekarang (akhir Agustus 2021).

Jangan sampai koperasi yang kita jalankan di Aceh justru menyalahi prinsip umum perkoperasian yang berlaku di Aceh pascaberlakunya Qanun LKS. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh menaruh harapan besar, atas terjalinnya kerja sama dari berbagai pihak dan dukungan dari masyarakat, maka LKS di Aceh dapat menjadi pelopor dan contoh dari prinsip syariat yang kita jalankan dari Aceh untuk Indonesia. Insyaallah akan tercapai.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved