Adu Kuat Calon Panglima TNI; Antara Lobi Politik dan Hak Prerogatif Presiden
Peluang menjadi Panglima TNI bergantung pada beberapa hal, seperti waktu penunjukkan dari presiden hingga barrier antara kandidat dengan presiden.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021.
Nama-nama calon penggantinya mulai bermunculan dan santer dibicarakan.
Salah satunya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon secara terang-terangan meyakini Andika akan menggantikan Hadi, sehingga matra AD akan kembali memegang tampuk pimpinan tertinggi di TNI. "Insha Allah dalam waktu dekat, Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi, Jumat (3/9).
Berbeda, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan setiap kepala staf angkatan memiliki peluang yang sama untuk memimpin TNI. Terutama jika merujuk pada UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 4, dimana dijelaskan bahwa jabatan Panglima TNI dijabat oleh Perwira Tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Baca juga: Profil Jenderal Andika Perkasa, Calon Kuat Panglima TNI, Lama di Kopassus dan Punya 3 Gelar S2 di AS
Baca juga: Sosok Danlanud Merauke Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto yang Dicopot Panglima TNI
Baca juga: Jumlah Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono, Sosok yang Dianggap Layak Jadi Panglima TNI
"Saya berpendapat untuk saat ini ketiga kepala staf punya peluang yang sama, karena berdasarkan ketentuan UU TNI yang bisa menjadi Panglima TNI adalah kepala staf atau pernah menjadi kepala staf," kata Christina, Senin (6/9).
Muhammad Iqbal, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP sepakat dengan Christina. Hanya saja, Iqbal menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemegang hak prerogatif memiliki kemampuan untuk memilih dan menunjuk siapa yang akan menjadi orang nomor satu di TNI. Mengingat Panglima TNI saat ini akan segera memasuki masa pensiun, dia meminta agar presiden segera mengirimkan nama calon yang diharapkan.
"Kami meminta kepada Presiden agar secepatnya mengirimkan nama calon Panglima TNI yang akan menggantikan pak Hadi Tjahjanto ke DPR agar segera bisa di proses. Siapapun nantinya yang akan memimpin TNI, apakah dari AL, AD ataupun AU, yang terpenting seorang panglima TNI harus mempunyai integritas dan visi ke depan untuk membangun TNI yang profesional dan siap menjawab tantangan pertahanan di masa datang yang semakin dinamis," ucap Iqbal.
Merujuk pada belum pernahnya terjadi pergantian Panglima TNI dari matra yang sama selain dari TNI AD, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang kandidat kuat pengganti Hadi ada pada diri KASAD Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono.
Baca juga: Panglima TNI Mutasi 4 Pangdam, Termasuk Pangdam Iskandar Muda & 124 Perwira Tinggi, Ini Daftarnya
Baca juga: Epidemiolog Sebut untuk Melawan Varian Mu Diperlukan Booster Vaksin
Baca juga: Ketua KPA Mualem Takziah ke Rumah Almarhum Waled Marhaban, Juga Jenguk Eks Kombatan Sakit di Kluet
Khairul menyebut peluang keduanya menjadi Panglima TNI bergantung pada beberapa hal, seperti waktu penunjukkan dari presiden hingga barrier antara kandidat dengan presiden.
"Peluang Andika memang cukup besar jika pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat, dan penundaan akan sangat berdampak pada peluang keterpilihan Andika. Sementara itu peluang Yudo Margono cenderung terus menguat seiring waktu. Relatif tak ada masalah baginya dan bagi organisasi TNI, jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto," ujar Khairul.
Secara politik, Khairul menilai kebutuhan presiden hari ini adalah mendapatkan para pembantu dengan loyalitas tanpa reserve, terutama untuk memuluskan agenda-agenda politik dan pemerintahan.
Dari situ, bisa dilihat bahwa tidak ada barrier dalam relasi antara Presiden Jokowi dan Yudo Margono. Namun hal itu sekaligus menunjukkan bahwa Yudo tidak punya endorser yang sangat kuat untuk menggaransi dirinya terpilih.
"Sementara Andika Perkasa memiliki endorser kuat sekaligus barrier. Melalui sosok ayah mertuanya, Hendropriyono maupun dari beragam pernyataan dukungan dari sejumlah politisi dan tokoh," tambahnya.
Lobi Politik
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie menyebut isu lobi-lobi politik dalam pemilihan Panglima TNI perlu menjadi kekhawatiran, lantaran berpotensi mengganggu profesionalitas TNI.
