Pejabat Guinea Dilarang Bepergian ke Luar Negeri, Politisi Ditangkap

Dalam upaya memadamkan ketakutan, Doumbouya mengatakan perbatasan laut akan tetap terbuka sehingga produk pertambangan dapat diekspor.

Jam malam yang berlaku sekarang tidak berlaku untuk sektor pertambangan, katanya.

"Saya dapat meyakinkan mitra bisnis dan ekonomi, kegiatan di dalam negeri akan berjalan normal," ujarnya.

"Kami meminta perusahaan pertambangan untuk melanjutkan kegiatannya," harapnya.

Selain itu, lalu lintas lancar kembali, dan beberapa toko dibuka kembali di sekitar distrik administratif utama Kaloum di Conakry.

Seorang juru bicara militer mengatakan di televisi, perbatasan darat dan udara juga telah dibuka kembali.

Namun, tindakan keras tetap terlihat.

Doumbouya melarang pejabat pemerintah meninggalkan negara itu dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan kendaraan dinas.

Para politisi yang menghadiri pertemuan hari Senin itu kemudian dikawal oleh tentara dengan baret merah melewati kerumunan yang mencemooh ke markas besar unit tentara Conakry.

Dua sumber diplomatik mengatakan Perdana Menteri Ibrahima Kassory Fofana, Menteri Urusan Kepresidenan Mohamed Diané dan Ketua Majelis Nasional Amadou Damaro Camara telah ditangkap.

Baca juga: Ibu Kota Guinea Masih Mencekam, Rakyat Sambut Gembira Penggulingan Presiden Guinea

Amnesty International, dalam sebuah pernyataan meminta para pemimpin kudeta untuk mengklarifikasi dasar hukum penahanan Conde.

Juga untuk segera membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang dalam bulan-bulan sekitar pemilihan tahun lalu.

Namun para ahli regional mengatakan tidak seperti di Mali yang terkurung daratan di mana tetangga dan mitranya dapat menekan junta di sana setelah kudeta pada Agustus 2020.

Pengaruh militer di Guinea dapat dibatasi karena tidak terkurung daratan dan juga karena bukan anggota serikat mata uang Afrika Barat.(*)