Breaking News:

Wabup Abdya Serahkan KUA PPAS 2021 Perubahan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) secara resmi menyerahkan berkas dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Editor: bakri
SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA
Wakil Bupati Abdya Muslizar MT menyerahkan dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2021 dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Selasa (7/9/2021). 

BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) secara resmi menyerahkan berkas dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2021 ke DPRK setempat untuk dibahas, Selasa (7/9/2021).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT kepada Ketua DPRK, Nurdianto, yang didampingi Wakil Ketua, Syarifuddin dan Hendra Fadhli SH. Juga turut disaksikan unsur forum komunikasi pimpinan kabupaten (Forkopimkab) Sekda Abdya, Drs Thamrin, kepala SKPK, Camat dan unsur terkait lainnya dalam rapat paripurna pembukaan pembahasan rancangan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2021, Selasa (7/9/2021), di gedung dewan setempat.

Wakil Bupati Muslizar mengatakan, rancangan KUA-PPAS perubahan itu disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehingga perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan maupun program termasuk SKPK guna menghindari adanya duplikasi anggaran serta tumpang tindih kewenangan. Dirincikan, Pendapatan Daerah sebesar Rp 948.776.055.425 menurun menjadi Rp 940.202.224.814.

Di samping itu, pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 106.434.687.211 tidak mengalami perubahan dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 19.734.200.000 setelah mengalami perubahan menjadi Rp 18.447.400.000. Serta sejumlah anggaran lain juga ikut disesuaikan oleh kedua tim antara eksekutif dan legislatif.

Usai mendengar sambutan dan paparan dari Wakil Bupati tersebut, Ketua DPRK Abdya Nurdianto mulai menetapkan jadwal pembahasan yang nantinya dapat dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Sempat mati lampu Rapat paripurna yang semestinya berjalan dengan lancar, sempat terkendala dengan adanya insiden mati lampu akibat adanya pemadaman listrik oleh pihak PLN.

Namun pemadaman listrik tersebut tidak mampu dikendalikan oleh pihak Sekretariat DPRK, lantaran mesin genset yang tersedia di gedung terhormat tersebut tidak bisa dinyalakan karena tidak memilik bahan bakar minyak (BBM).

Meski demikian, rapat paripurna tersebut tetap dilanjutkan dengan kondisi ruangan gelap dan menggunakan alat pengeras suara seadanya. Anggota DPRK Julinardi usai rapat berlangsung menyayangkan kondisi tersebut. “Rapat paripurna KUA-PPAS perubahan ini merupakan hal yang penting, harusnya sekretariat mesti siaga. Semoga ke depan tidak terulang lagi,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris DPRK Abdya, Amiruddin mengatakan padamnya listrik itu, diluar dugaan pihaknya, dan sudah berupaya dengan dengan bantuan mesin genset. Namun saat akan dinyalakan, BBM pada genset juga menipis. Ketika BBM sudah terisi, mesin genset juga tidak bisa dinyalakan lantaran ada gangguan teknis pada mesin.(abd)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved