Dilarang Jabat Presiden 2 Periode, Rodrigo Duterte Resmi Menjadi Cawapres Filipina Untuk Pemilu 2022

SERAMBINEWS.COM -  Presiden Filipina Rodrigo Duterte resmi dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilu Filipina pada 2022 mendatang.

Duterte menjadi cawapres karena konstitusi Filipina melarang presiden menjabat dua periode.

Manuver ini dipandang sebagai upaya menempatkan presiden populer tersebut di lingkar pusat kekuasaan, sekaligus mengatasi batasan yang diamanatkan konstitusi.

Duterte menerima pinangan menjadi cawapres Filipina oleh partai penguasa saat ini, PDP-Laban pada Rabu (8/9/2021) waktu setempat.

“(Pencalonan) ini akan membuat saya bisa terus melayani rakyat Filipina dan membantu memimpin seluruh negara menuju progres yang lebih besar,” kata presiden berusia 76 tahun tersebut dilansir Associated Press.

Duterte menghadiri konvensi pemilu PDP-Laban di San Fernando City di utara Manila.

Partai ini menjadi yang pertama mengadakan konvensi untuk menyiapkan pemilu.

PDP-Laban sendiri mengusung sekutu politik Duterte, Senator Christopher “Bong” Go sebagai calon presiden.

Akan tetapi, Go dilaporkan menolak pencalonan tersebut.

Jika Go batal menjadi capres, sejumlah survei menjagokan putri Duterte, Sara Duterte menjadi capres sekaligus tandem sang ayah.

“Apakah Anda tahu mengapa saya maju sebagai cawapres? Karena ambisi? Mungkin. Namun, apakah ini benar-benar karena rasa cinta terhadap negeri?

Ya. Apakah ini karena saya ingin melihat kelanjutan kerja saya selama ini meskipun saya bukanlah pemimpin utama? Mungkin saya bisa membantu,” kata Duterte.

Sejumlah pengamat mengkritik pencalonan Duterte sebagai kedoknya menghindari Pengadilan Kejahatan Internasional.

Pengadilan menduga sang presiden telah melakukan kejahatan kemanusiaan selama kampanye anti-narkoba yang masif dilakukan Duterte.

Selama menjabat, Duterte dikenal dengan pidato dan komentar vulgar yang membuatnya populer.

Kampanye anti-narkoba yang digagasnya telah membunuh ribuan tersangka, umumnya terduga penjahat kelas teri.

Popularitas Duterte tetap kuat meskipun pemerintah Filipina kesulitan mengendalikan pandemi COVID-19.

Infeksi dan tingkat kematian terus meningkat, sedangkan program vaksinasi berjalan lambat.

“Mereka [PDP-Laban dan Duterte] berani [mencalonkan Duterte] karena presiden tetap dipercaya meskipun penanganan pandemi ceroboh,” kata Jean Encinas-Franco, profesor muda di Universitas Filipina.

Apabila Duterte melanjutkan pencalonannya sebagai cawapres, pihak oposisi diyakini akan menjegalnya lewat pengadilan.

Namun, tuntutan seperti itu diyakini dapat dimentahkan, mengingat Mahkamah Agung Filipina cenderung mendukung kebijakan-kebijakan Duterte sebagai presiden.

Baca juga: Jelang Pilpres 2022, Rodrigo Duterte Mengaku Siap Mencalonkan Diri sebagai Wakil Presiden Filipina

Baca juga: Duterte Terenyuh, Perang Lawan Narkoba Ternyata Perang Melawan Negaranya Sendiri

Pencalonan Presiden Duterte sebagai Cawapres Filipina pada Pemilu 2022 Ditanggapi Beragam

Kesediaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan umum (pemilu) 2022 menuai beragam tanggapan.

Sebagian mendukung, dan sebagian lagi menyebutnya tak bermoral.

Gubernur Provinsi Samar Timur Ben Evardone mendukung manuver Duterte.

Menurutnya, dengan mencalonkan diri sebagai cawapres, Duterte dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dia buat saat menjabat sebagai presiden.

“Kami sangat mendukung ini. Kami perlu kesinambungan untuk mencapai pembangunan terutama di kawasan kami, dan umumnya di seluruh negara ini, dan kita membutuhkan pemimpin yang tegas dan memiliki kepedulian di saat pandemi seperti ini,” ujar Evardone dilansir dari media Filipina, Inquirer, Sabtu (28/8/2021).

Hal senada juga diungkapkan anggota dewan dari Samar Utara, Paul Daza.

“Pencalonan Presiden Duterte sebagai wapres tidak dilarang oleh konstitusi. Yang dilarang adalah jika dia mencalonkan diri kembali (sebagai presiden). Tidak ada bedanya dengan seorang wali kota mencalonkan diri menjadi wakil wali kota,” tutur Daza.

“Pada akhirnya, jika para pemilih menginginkan kesinambungan, mereka punya pilihan untuk memilihnya. Jika rakyat tidak setuju, pilih yang lain. Itu demokrasi gaya Filipina,” sambungnya.

Sementara pandangan berbeda disampaikan pengacara veteran asal Cebu, Democrito Barcenas. Ia mengatakan langkah Duterte itu “sangat tidak bermoral dan menjengkelkan.”

“Ini upaya memalukan untuk menghindari konstitusi, karena amit-amit, jika Duterte dan kaki tangannya menang sebagai presiden, dia akan memintanya untuk mengundurkan diri,” kata Barcenas dalam pesan teks kepada Inquirer.

Sementara mantan Gubernur Negros Barat Rafael Coscolluela meyakini manuver Duterte tersebut adalah upayanya untuk menghindari tuntutan hukum karena kematian ribuan orang dalam kampanye antiobat-obatan terlarang yang dilancarkan pemerintahannya.

“Ini tidak lebih dari sebuah kesombongan dan keserakahan terhadap kekuasaan yang dilakukan secara terang-terangan,” ujar Coscolluela.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Duterte telah setuju untuk diusung sebagai cawapres dalam pemilu Filipina tahun depan oleh partai berkuasa, PDP-Laban.

The Straits Times melaporkan PDP-Laban diperkirakan akan mengumumkan secara resmi calon presiden (capres) yang akan menjadi pasangan Duterte pada pemilu tahun depan dalam sidang majelis nasional pada 8 September mendatang.

Namun diduga kuat partai tersebut akan mengusung Senator Christopher Go yang juga asisten Duterte, sebagai capres.

Baca juga: Main di Parit Usai Hujan Berhenti, Balita di Aceh Tamiang Ditemukan Meninggal dalam Gorong-gorong

Baca juga: Polisi Bantah Kebakaran Lapas Tangerang Dipicu Bentrokan Geng Napi Narkoba, Korban Meninggal Jadi 44

Baca juga: Masih Muda, Ini Daftar Dugaan Korupsi Keuchik Paya Bilie Hingga Ditahan Penyidik Kejari Lhokseumawe

Kompastv: Rodrigo Duterte Resmi Menjadi Cawapres Filipina

BACA BERITA RODRIGO DUTERTE