Breaking News:

Keluarga Ambil Kembali Tanah Wakaf Akibat Belum Miliki Sertifikat

Ribuan persil tanah wakaf di Aceh dilaporkan belum memiliki sertifikat. Sehingga, tanah wakaf tersebut berpotendi diambil kembali

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah Tm Daud ST 

SIGLI - Ribuan persil tanah wakaf di Aceh dilaporkan belum memiliki sertifikat. Sehingga, tanah wakaf tersebut berpotendi diambil kembali oleh pihak keluarga. Data Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh, total tanah wakaf di Aceh mencapai 24.000 persil yang tersebar di kabupaten/kota.

Kepala Kanwil Kemenag Pidie, DR Iqbal MAg kepada Serambi, Selasa (14/9/2021) mengatakan, dari 24.000 tanah wakaf di seluruh kabupaten/kota, saat ini separuh tanah wakaf belum ada sertifikat. Sehingga, tanah wakaf yang tidak bersertifikat sudah diambil kembali oleh pihak keluarga. Meski presentase yang diambil oleh keluarga jumlahnya sedikit.

Dikatakan, rata-rata tanah wakaf yang diambil kembali adalah tanah wakaf yang bernilai ekonomis. Misalnya, tanah wakaf yang terletak di pinggir jalan yang boleh dibangun toko, kantor, ataupun perumahan. Tanah wakaf yang diambil keluarga yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Menurutnya, pendataan tanah wakaf merupakan tugas Kemenag untuk mendatanya. Tapi, sering kali terbentur dengan beberapa kendala sehingga pendataan tanah wakaf belum selesai dilaksanakan. Bahkan, saat dipasang papan nama di tanah wakaf, kerap papan dengan nomor sertifikat dibuang. Sehingga, diganti dengan dengan nama lain. "Kalau anggaran tidak menjadi kendala, meski harus diplotkan untuk semua satker, tapi untuk dana pendataan tanah wakaf tetap diplot kendati sedikit," jelasnya.

Ia menjelaskan, kendala lain yang dihadapi saat melakukan sertifikasi tanah wakaf karena nadzir telah meninggal, dan dokumen sudah hilang. Sebab, untuk mengeluarkan sertifikat tentunya diawali dengan surat akta ikrar wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA).

Ia menjelaskan, saat ini tanah wakaf yang paling banyak berada di Aceh Besar dan Lhokseumawe. Sementara di Pidie jumlah tanah wakaf sekitat 5.000 persil, dan itu masih banyak belum memiliki sertifikat. Untuk itu, tugas dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah dikukuhkan hendaknya segera bekerja agar bisa membuat sertifikat tanah wakaf. " Tanah wakaf itu banyak potensi untuk memberdayakan masyarakat, makanya harus segera dibuat sertifikat," jelasnya.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud menjelaskan, BWI yang sudah dilantik agar segera bekerja. Sebab, tanah wakaf banyak masalah muncul di Pidie. Tanah wakaf yang hanya melakukan ikrar di depan nadzir, tapi sekarang digugat keluarga diambil kembali setelah menang di pengadilan. "Orang dahulu tidak pernah menyentuh tanah wakaf, tapi sekarang terbalik. Keluarga sekarang justru menggugatnya," jelas Wabup Pidie.

Ia menambahkan, seiringa adanya proyek jalan tol sehingga adanya tanah wakaf terkena proyek tersebut. Makanya, BWI harus berperan aktif dalam menjaga tanah wakaf tersebut. BWI harus bersinergis dalam mendata tanah wakaf dengan Baitul Mal Pidie.

Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakankemenag) Pidie, Drs Abdullah AR MAg kepada Serambi, Selasa (14/9/2021) mengungkapkan, saat ini sekitar 852 persil tanah wakaf di kabupaten itu belum memiliki sertifikat. Sementara 2.420 persil tanah wakaf sudah memiliki sertifikat.

Menurutnya, potensi wakaf di Pidie besar sekali, sehingga kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan melahirkan manfaat bagi masyarakat. Apalagi, tanaf wakaf yang bernilai ekonomi. BWI harus mengedukasi wadzir tanah wakaf sehingga mampu bekerja secara detail. "Bila tiga tahun BWI tidak bisa melaksanakan tugas, maka akan diganti," pungkasnya.(naz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved