Breaking News:

Menlu AS: Taliban Pemerintah de facto Afghanistan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS), Antony Blinken, mengatakan bahwa Taliban adalah pemerintah de facto Afghanistan

Editor: bakri
AFP/AAMIR QURESHI/Getty Images
Tentara Taliban berdiri dekat kendaraan yang diparkir di pangkalan Central Intelligence Agency (CIA) yang hancur di Distrik Deh Sabz, Kabul pada 6 September 2021. 

WASHINGTON DC  - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS), Antony Blinken, mengatakan bahwa Taliban adalah pemerintah de facto Afghanistan. Pernyataan yang dinilai kontroversi itu disampaikan Blinken dalam sidang kongres AS pada Senin (13/9/2921) waktu setempat.

Pernyataan tersebut menandai akhir dari upaya Barat untuk menciptakan demokrasi yang stabil di negara yang lelah berperang itu. "Itu (Taliban) adalah pemerintah de facto Afghanistan. Itu faktanya," kata Blinken kepada Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, ketika ditanya apakah pemerintah mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah. "Sayangnya, ini adalah produk dari satu pihak yang mengambil kendali dalam perang saudara," tambah diplomat tinggi negara tersebut melansir CNBC.

Dalam sidang selama tiga jam, Blinken membela penarikan pasukan AS dari Afghanistan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Sementara itu, tiga anggota parlemen Republik selama persidangan mengatakan bahwa dia harus mengundurkan diri.

 "Kami membuat keputusan yang tepat dalam mengakhiri perang terpanjang Amerika," kata Blinken dalam tanggapan emosional. “Kami membuat keputusan yang tepat dengan tidak mengirim generasi ketiga orang Amerika untuk berperang dan mati di Afghanistan. Kami melakukan hal yang benar oleh warga kami dan bekerja keras untuk mengeluarkan mereka semua,” timpalnya.

Menurut Blinken, Pemerintah Biden sudah melakukan hal yang benar kepada 125.000 warga Afghanistan yang dievakuasi ke tempat aman. Tapi, dia mengaku pihaknya masih harus bekerja untuk memastikan Taliban berlaku sesuai harapan masyarakat internasional, untuk memastikan orang dapat terus bepergian dengan bebas dan hak-hak warga Afghanistan ditegakkan.

Awal bulan ini, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dicecar pertanyaan tentang apakah AS akan mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah. “Sulit untuk memprediksi ke mana ini akan pergi di masa depan sehubungan dengan Taliban,” kata Austin saat konferensi pers 1 September.

“Kami tidak tahu seperti apa masa depan Taliban,” Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan bersama Austin. "Saya dapat memberitahu Anda dari pengalaman pribadi bahwa ini adalah kelompok kejam dari masa lalu dan apakah mereka berubah atau tidak masih harus dilihat," kata Milley. Milley menambahkan, dirinya dan Austin sama-sama berperang melawan kelompok itu selama berkarier di militer.

2.500 tentara tewas

AS memulai perangnya di Afghanistan pada Oktober 2001, beberapa minggu setelah serangan 11 September. Taliban pada saat itu menyediakan perlindungan bagi Al-Qaeda, kelompok yang merencanakan dan melakukan serangan teroris yang menghancurkan di World Trade Center dan Pentagon.

Sejak itu, sekitar 2.500 anggota militer AS tewas dalam konflik tersebut, yang juga merenggut nyawa lebih dari 100.000 tentara, personel polisi, dan warga sipil Afghanistan. Sekarang Taliban kembali berkuasa. Dalam minggu-minggu terakhir dari rencana eksodus pasukan asing dari Afghanistan, Taliban melakukan suksesi atas keuntungan perang yang mengejutkan. Pada 15 Agustus 2021, kelompok itu merebut istana presiden di Kabul, memicu pemerintah Barat untuk mempercepat upaya evakuasi warga, diplomat, dan warga sipil Afghanistan yang berisiko.

Setelah pengambilalihan Taliban, Presiden Joe Biden membela keputusannya bahwa AS akan meninggalkan negara yang dilanda perang itu. "Saya berdiri tegak di belakang keputusan saya. Setelah 20 tahun saya telah belajar dengan cara yang sulit bahwa tidak pernah ada waktu yang baik untuk menarik pasukan AS," kata Biden sehari setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban untuk kedua kalinya.

"Pasukan Amerika tidak bisa dan tidak boleh berperang dalam perang dan mati dalam perang, di mana pasukan Afghanistan sendiri tidak mau berjuang untuk diri mereka sendiri. Kami memberi mereka setiap kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Kami tidak bisa memberi mereka keinginan untuk memperjuangkan masa depan itu," jelas Biden

Biden memerintahkan pengerahan ribuan tentara AS ke Kabul, untuk membantu pengangkutan udara kemanusiaan kolosal dan mengamankan perimeter bandara. Pada minggu terakhir upaya evakuasi, teroris dari kelompok ISIS-K menewaskan 13 anggota layanan AS dan puluhan warga Afghanistan dalam serangan di luar bandara.

Pasukan AS membalas dan melancarkan serangan dalam upaya untuk menggagalkan serangan lainnya. Misi militer AS di Afghanistan berakhir pada 31 Agustus setelah mengevakuasi sekitar 125.000 orang ke luar negeri. Dari jumlah itu, sekitar 6.000 adalah warga negara AS dan keluarga mereka. (kompas.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved