Breaking News:

Jaksa Periksa Dua Bendahara, Kasus Dugaan Korupsi Monumen Islam Samudera Pasai

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, Selasa (14/9/2021), memeriksa dua bendahara untuk mendalami kasus dugaan korupsi

Editor: bakri
Serambi Indonesia
Monumen Islam Samudera Pasai di Desa Beuringen,Kecamatan Samudera, Aceh Utara. 

LHOKSUKON – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, Selasa (14/9/2021), memeriksa dua bendahara untuk mendalami kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan monumen Islam Samudera Pasai, di Desa Beuringen Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Keduanya diperiksa oleh dua penyidik dari pagi hingga sore hari.

Kedua bendahara yang diperiksa sebagai saksi tersebut adalah SC, bendahara Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan (Dishubparbud) terkait anggaran Tahun 2012. Kemudian ZN, bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Utara terkait anggaran tahun 2017.

Keduanya mulai hadir ke Kantor Kejari Aceh Utara di Desa Alue Buket Kecamatan Lhoksukon. Diberitakan sebelumnya, penyidik Kejari Aceh Utara pada Mei 2021 mulai menyelidiki dugaan kasus korupsi pada pembangunan proyek pembangunan monumen tersebut yang menghabiskan anggaran Rp 48,8 miliar dari 2012-2017. Lalu, penyidik langsung meningkatkan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan dan kemudian penetapan lima tersangka.

Masing-masing tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus tersebut yakni FB, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian, NL Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya, PN (pengawas proyek), serta  TR dan TM masing-masing selaku rekanan. Dari empat mereka sebelumnya, kecuali NL juga sudah diperiksa dalam kasus itu sebagai tersangka.

Informasi yang diperoleh Serambi, keduanya dipanggil jaksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait pencairan anggaran dalam proyek tersebut. Jaksa menanyakan terkait apakah pencairan anggaran sudah direalisasikan secara keseluruhan, kemudian apakah proses pencairan sesuai realisasi pekerjaan di lapangan.

“Pemeriksaan mulai kita lakukan sekitar pukul 09.30 WIB terhadap dua saksi tersebut,” ujar Kajari Aceh Utara, Dr Diah Ayu Hartati Listiyarini Iswara Akhbari melalui Kasi Pidana Khusus Wahyudi Kuoso SH, kepada Serambi, Kamis (16/9/2021). Saksi ZN diperiksa penyidik sampai pukul 14.00 WIB.

Sedangkan untuk SC diperiksa oleh penyidik sampai pukul 16.00 WIB. “Keduanya menjabat sebagai bendahara pada tahun berbeda dan juga instansi yang berbeda juga,” kata Kasi Pidsus. Untuk mendalami kasus tersebut lagi, penyidik pekan depan juga akan memanggil sejumlah saksi lainnya diantaranya bendahara.

Kajari Aceh Utara, Dr Diah Ayu Hartati Listiyarini Iswara Akhbari melalui Kasi Pidsus, Wahyudi Kuoso SH kepada Serambi, menyebutkan, pihaknya beberapa waktu juga sudah memanggil NL untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Karena, pada pemeriksaan 23 Agustus 2021, tersangka belum bisa hadir karena sakit yang disertai dengan surat dokter.

“Sudah kita panggil juga untuk tersangka NL keduanya kalinya. Namun, belum bisa hadir karena masih dalam keadaan sakit yang disertai dengan surat keterangan dari dokter,” ujar Wahyudi. Selain itu, penyidik saat ini juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk audit kerugian negara.(jaf)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved