Petani Dipaksa Beli Pupuk Nonsubsidi

SIGLI - Petani di Pidie mengeluhkan sistem pembelian pupuk di kios pengecer yang memberatkan. Mereka dipaksa membeli pupuk nonsubsidi ketika ingin belanja pupuk subsidi dari pemerintah.

Kasus lain adalah kelangkaan pupuk dan dijual di atas harga enceran pemerintah (HET) yang harus ditertibkan. Karena, sangat mencekik leher terutama petani yang menggarap sawah orang lain. Hal itu terungkap dalam rapat turun ke sawah di Gedung Pidie Convention Center (PCC) Sigli, Rabu (15/9/2021).

Keujruen Chiek Trueng Campli, Muzakkir mengatakan, sistem pembelian pupuk yang terjadi di kios pengecer sangat memberatkan petani. Di mana, saat petani membeli pupuk subsidi pemerintah, dalam waktu yang sama harus membeli pupuk nonsubsidi. Jika tidak dibeli pupuk nonsubsidi, maka kios pengecer tak membolehkan  petani membeli pupuk subsidi. 

" Sistem penjualan pupuk subsidi dengan non subsidi masih terjadi di kios pengecer. Kondisi ini sangat membebankan petani. Kita berharap persoalan ini tidak terjadi lagi kedepan," ungkap Muzakkir dalam rapat turun ke sawah di Gedung PCC Sigli, Selasa (15/9/2021).

Keujruen Chik Delima menyebutkan, persoalan pembelian pupuk di kios pengecer sejatinya harus dihentikan. Sebab, petani sangat berat membeli pupuk nonsubsidi pemerintah yang harganya tinggi. Kios pengecer masih mempraktikkan hal tersebut. "Tolong petani Pak, kami wajar menyampaikan kepada kabupaten masalah kawin pupuk ini," ujarnya.

Nasrul, seorang petani di Glumpang Baro mengungkapkan, persoalan harga pupuk dijual di atas HET dan terjadi kelangkaan sering terjadi saat musim tanam rendengan maupun gadu.  Seperti, sebutnya, pupuk NPK Phonska atau NPK dijual sekitar Rp 170.000 per zak di kios pengecer. Padahal, harga ketetapan pemerintah pupuk NPK Phonska sekitar Rp 115.000 per karung.

" Kami sebagai petani sangat terjepit dengan harga pupuk melambung. Lebih-lebih petani penggarap tidak mampu mrmbayar sewa tanah. Coba dicek di Simpang Tiga, Kembang Tanjong dan Glumpang Baro," jelasnya  dengan nada kecewa 

Camat Sakti, Nurmasyitah SAg mengatakan, persediaan pupuk, bibit padi dan air harus singkron dalam upaya mengoptimalkan hasil produksi padi di Pidie. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan  tak memperoleh hasil maksimal

" Saya menekankan tiga hal ini harus singkron. Kemudian, bibit padi yang beredar di kios-kios pertanian harus diawasi. Jangan sampai bibit dijual tidak bersetifikat atau pun telah kadaluarsa," jelas Camat Sakti.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Ir Sofyan kepada Serambi, menegaskan, kios pupuk yang menjual di atas HET harus dibina. Distributor pupuk juga harus menjaga nama baik Pemkab Pidie dalam pembinaan kios pengecer.

Selain itu, jelas Sofyan, KP3K kerap mrlakukan monitoring secara berkala terhadap aktivitas kios pengecer pupuk. Sanksi tetap dikenakan jika melanggar, sebab dalam KP3K juga ada Polres dan Kejari Pidie. "Kalau berulangkali membuat kesalahan, bisa dicabut izin kios pengecer pupuk itu," tegasnya.

Rahmat Rizal didampingi Irfan mewakili Petro Kimia kepada Serambi, Rabu (15/9/2021), mengungkapkan, alokasi pupuk cukup untuk MT rendengan 2021 dan awal 2022 yang akan dilakukan koordinasi dengan dinas provinsi. 

Ia menyebutkan, sisa pupuk urea sekitat 2.000 ratusan ton, NPK Phonska 2.000 ratusan ton. Kedua jenis pupuk ini untuk dialokasi  pada Desember 2021. Sedangkan alokasi pupuk tahun 2021 urea 8.000 ton, NPK Phonska 6.000 ton, SP-36 12 ton dan ZA 8 ton.

Dikatakan, terhadap stok pupuk, produsen tetap koordinasi dengan distributor dan KP3K. Sehingga mereka sudah turun ke kios pengecer Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Glumpang Baro, Grong-Grong dan Pidie. " Kita akan menertibkan masalah pupuk. Pupuk bukan langka, tapi kuota tidak cukup sehingga kita menyediakan pupuk nonsubsidi," jelas Rahmat.

Ia menambahkan, kios pengecer yang terbukti melakukan kesalahan akan ditegur. Sanksi lain dengan mencabut izin. "Awalnya kita tetap membina, jika tidak mengindahkan baru dihentikan. Biasanya kita mengevaluasi di akhir tahun," pungkasnya.(naz)