Wakil Ketua DPRA Hendra Budian Jamin tak Ada Pencopotan Kepsek dan Pemotongan BOS, Terkait Vaksinasi

Hendra Budian menyampaikan hal ini saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh di ruang kerjanya Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (22/9/2021). 

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, memberikan garansi dengan menjamin tidak ada pemotongan Biaya Operasional Sekolah dan pencopotan kepala sekolah. 

Meski setelah berusaha, target vaksinasi bagi siswa di Aceh tak tercapai. 

Hendra Budian menyampaikan hal ini saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh di ruang kerjanya Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (22/9/2021). 

Menurut Hendra Budian, mencapai target vaksinasi untuk herd immunity harus dilakukan secara bersama mulai tingkat atas hingga bawah. 

Namun tidak boleh dikaitkan dengan pemotongan dana BOS dan pengancaman jabatan.

Katanya, vaksinasi merupakan tanggung jawab bersama secara kolektif dengan tujuannya masuk fase herd immunity tercapai dan penanganan covid-19 berhasil.

Namun untuk mencapai itu, ia tidak sepakat jika dilakukan pengancaman karier dan sebagainya.

Baca juga: Soal Ultimatum Kadisdik ke Kepsek Terkait Vaksinasi Siswa, Alhudri: Itu Hanya Motivasi

“Cara cara dengan ancaman dan intimidasi itu tidak boleh ada dan tidak boleh terwujud, tapi program vaksinasi wajib ini kita jalankan,” ujar Hendra Budian.

Ia mengkritisi pendekatan yang dilakukan Kadisdik dan Sekda Aceh, yang dinilai tidak humanis hingga berdampak buruk terhadap tenaga pendidik maupun guru di sekolah.

“Masih ada pendekatan lain yang lebih humanis, masih ada ajakan dan seruan yang lebih profesional seperti yang dilakukan TNI dan Polri, Pangdam dan Kapolda juga melakukan seruan vaksinasi, tapi lebih humanis. 

Saya rasa kadis pendidikan dan sekda wajib mencontoh itu dalam suksesi vaksinasi,” ujarnya.

Politisi Golkar ini menyatakan tidak sepakat dengan adanya pemotongan dana BOS.

Pasalnya tidak sesuai dengan aturan dan berdampak langsung terhadap pendidikan.

Baca juga: Kapolda dan Pangdam Dukung Vaksinasi Siswa, Apresiasi Ketegasan Kadisdik Aceh

“Terkait pemotongan dana BOS, program vaksinasi jangan hanya dilihat dari sekolah, tapi menyeluruh.

Saya juga bisa bilang dana Sekda dipotong, karena program vaksinasi di Pemerintah Aceh belum maksimal, tapi itu kan bukan solusinya. Jadi vaksinasi menjadi PR dan tanggung jawab kolektif kita semua,” ujarnya.

Ia berkomitmen, DPRA akan melakukan advokasi masalah ini, supaya tidak ada mutasi, pencopotan, dan pemotongan dana BOS.

Ia justru mendorong semua pihak bekerja sama dengan guru untuk menyukseskan vaksinasi, dengan catatan, tidak boleh ada konsekuensi pencopotan jabatan dan pengurangan anggaran.

Katanya, pendekatan harus dilakukan secara persuasif, karena di Aceh, masalah dan karakteristik antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat berbeda-beda. 

Baca juga: Soal Vaksinasi Siswa, Kadisdik: Kami Hanya Mengajak, Ini Urusan Nyawa Kita tidak Boleh Main-main

Mengadu ke DPRA

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengurus PGRI Aceh, Rabu (22/9/2021), beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian di ruang kerjanya Gedung DPRA, Banda Aceh. 

Para guru ini datang untuk menyampaikan keluh kesahnya, setelah munculnya pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM, yang meminta kepala sekolah mundur jika tidak mampu memenuhi target vaksinasi.

Begitu juga terkait ancaman pemotongan Dana BOS yang disebut-sebut disampaikan Sekda Aceh, dr Taqwallah, jika tak memenuhi target vaksinasi ini, sebagaimana diberitakan salah satu media online.  

Wakil Ketua PGRI Aceh, Khairil, dalam pertemuan ini menyampaikan, PGRI dan guru mendukung program vaksinasi terhadap siswa.

Namun karena di dunia pendidikan, maka mereka meminta pendekatan harus dilakukan secara humanis.

Katanya, ketika pemerintah memberi tekanan ke kepala sekolah, maka akan menimbulkan masalah di lapangan, nanti kepala sekolah menekan guru, dan guru menekan anak didik.

Tentu, katanya, kondisi itu akan membawa kondisi yang tidak baik dalam dunia pendidikan.

“Kondisi  ini akan menganggu dua hal, yaitu hubungan kerja antara gutu dan kepala sekolah. Kedua, hubungan sosial antara guru dan sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, dengan jumlah siswa di Aceh yang mencapai 700 ribu orang dan target yang diberikan hingga 30 September, maka untuk mencapai 100 persen divaksin tidak mungkin.

Jika dipaksakan, maka akan menimbulkan konflik di sekolah dan dunia pendidikan.

Namun, lajutnya, ia sepakat jika ada deadline yang diberikan, namun tidak boleh final. Tapi hanya deadline untuk dilakukan evaluasi, sehingga jika ada masalah dalam pelaksanaan, maka dapat dicari solusi bersama. (*)