Keterbukaan Informasi Publik
Blang Kolak 1 Raih Peringkat 3 Nasional Terkait Keterbukaan Informasi Publik
Desa Blang Kolak 1 meraih peringkat ketiga dari 10 desa terbaik tingkat nasional yang terpilih dalam penyampaian Keterbukaan Informasi Publik.
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
lihat foto
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mendampingi dan memberi apresiasi kepada Kepala Desa Blang Kolak 1, Bebesan, Aceh Tengah, Asri Kandi yang menerimaan Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Selasa, (28/9/2021).
Desa Blang Kolak 1 meraih peringkat ketiga dari 10 desa terbaik tingkat nasional yang terpilih dalam penyampaian Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam penerimaan penghargaan tersebut, selain didampingi Gubernur Aceh, juga ikut hadir Sekda Kabupaten Aceh Tengah, Subhandy AP MSi, serta Koordinator Bidang Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Komisi Informasi Aceh (KIA) Muhammad Hamzah.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan terima kasih kepada kepala Desa Blang Kolak 1, Bebesan, Aceh Tengah, Asri Kandi yang telah berbuat untuk desanya.
"Seluruh desa yang ada di Aceh harus menjadikan Blang Kolak 1 sebagai desa percontohan keterbukaan informasi," kata Gubernur Nova.
Penganugrahan itu diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2021 atau Right to know day (RTKD), yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, BAKTI Kominfo dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Duga TNI AD Disusupi PKI, Ini Respon Istana dan Panglima TNI
Baca juga: Pengamat Militer: Tudingan Mantan Panglima TNI Komunisme Menyusup di Tubuh TNI Kurang Masuk Akal
Baca juga: Pria Ini Bakar Mobil Tetangga Gara-gara Parkir, Pecahkan Kaca Pakai Cangkul dan Siram Spiritus
Sementara, Kepala desa Blang Kolak 1 Asri Kandi mengatakan, dengan penghargaan yang diraih desanya mudah-mudahan dapat mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik.
"Kemudian kami juga merasa memenuhi hak-hak kebutuhan masyarakat setiap warga negara atas hak kebutuhan informasi, hak mendapatkan layanan informasi," katanya.
Ia menyebutkan, dengan adanya tranparansi dapat menciptakan pemerintahan yang baik mulai dari tingkat desa. Sehingga keterbukaan ini dapat mengurangi informasi salah yang beredar baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat.
"Jadi dengan kita mulai di desa informasi yang salah dapat diluruskan, sehingga negara Republik Indonesia, dapat kita benahi semuanya dari tingkat desa," ujarnya dalam sambutan yang didampingi Gubernur Aceh.(*)
