Emak-emak Berdaster Demo Disdik, Bawa Periuk dan Kuali Protes Ultimatum Alhudri
Sebanyak sepuluh perempuan berdaster yang mengklaim diri mewakili emak-emak seluruh Aceh, melakukan aksi demontrasi
lihat foto
BANDA ACEH - Sebanyak sepuluh perempuan berdaster yang mengklaim diri mewakili emak-emak seluruh Aceh, melakukan aksi demontrasi di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, di Kota Banda Aceh, Selasa (28/9/2021). Aksi mengedepankan protokol kesehatan dan mendapat pengawalan ketat dari kepolisian.
Amatan Serambi di lokasi, dalam aksi yang berlangsung di lobi dinas tersebut, para emak-emak ini turut membawa alat masak seperti periuk, kuali, dan sendok untuk memasak. Mereka juga membawa dua lembar spanduk.
Spanduk pertama bertuliskan: ‘Al Hudri dan Sekda Aceh Harus Minta Maaf Kepada Seluruh Kepala Sekolah di Aceh, dan Segera Mengundurkan Diri dari Jabatan Karena Aceh Tidak Layak Dipimpin Oleh Preman’.
Sementara spanduk kedua yang lebih kecil bertuliskan: ‘KPK Tolong Periksa Al Hudri, Selama Masa Covid 19 Kekayaannya Nambah..!!!’.
Aksi para emak tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas ultimatum Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, kepada para kepala sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB yang disampaikan dalam sebuah pertemuan di Gayo Lues pada Minggu (19/9/2021) lalu.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, Alhudri mengultimatum para kepala sekolah agar mengundurkan diri jika target vaksinasi siswa tidak tercapai sampai 30 September 2021.
Protes para emak itu juga ditujukkan kepada Sekda Aceh karena sebelumnya juga pernah mengeluarkan nada ancaman dengan tidak mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) apabila sekolah tidak menyukseskan program vaksinasi.
Yulinda Wati, salah satu peserta demo meminta Alhudri dan Taqwallah segera menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ucapan mereka. Tidak cukup dengan minta maaf, keduanya juga diminta mundur dari jabatannya masing-masing.
"Kami memberikan limit waktu secepat-cepatnya kepada Alhudri untuk meminta maaf kepada masyarakat, 1x24 jam dia harus minta maaf kepada masyarakat. Harus disampaikan melalui media ataupun langsung kepada masyarakat. Jika itu tidak terjadi kami akan kembali melakukan aksi," tegasnya kepada wartawan seusai orasi.
Menurut Yulinda, yang seharusnya perlu dilakukan Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh adalah melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah dan wali siswa tentang pentingnya melakukan vaksinasi bagi siswa agar belajar tatap muka bisa kembali dilaksanakan.
"Hari ini semuanya daring, anak-anak kita pada bodoh semua karena daring,” ungkapnya.
“Kita orang tua juga menginginkan anak-anak kita sekolah. Nggak mungkin kami mengajar anak kami di rumah. Karena tidak semua orang tua itu punya kemampuan yang sama seperti kemampuan yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah," tambah Yulinda.
Namun dia sangat tidak setuju jika pelaksanaan vaksinasi pada siswa itu dilakukan dengan mengultimatum kepala sekolah. Menurutnya, ancaman yang disampaikan kedua pejabat Aceh telah menjadi tekanan bagi kepala sekolah.
Alih-alih mengultimatum, kepala sekolah seharusnya diberi reward (penghargaan) terhadap capaian vaksinasi yang dilakukan di sekolahnya.
"Jika ada kepala sekolah yang sudah melaksanakan vaksin 80 persen, maka diberi reward atau penghargaan. Nah ini akan berlomba-lomba untuk melakukan itu,” ujar Yulinda.
