RUU Pembangunan Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Tekankan Hal Ini

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti menyatakan pembangunan daerah kepulauan dalam mengoptimalkan potensi negara maritim.

Rancangan Undang-undang atau RUU Pembangunan Daerah Kepulauan sudah masuk dalam Prolegnas  dan Presiden Joko Widodo juga sudah menugaskan kementerian terkait membahas rencana UU tersebut. 

“Hanya memang perlu semangat kita bersama, antara DPD RI dan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU ini karena 8 provinsi kepulauan di Indonesia sudah menunggu. 

Kedelapan provinsi itu, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. 

Menunggu kepastian hukum terkait pengaturan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan,“ ujar La Nyalla. 

La Nyalla Mattalitti menyampaikan hal ini saat tampil sebagai keynotespeaker dalam “Obrolan Senator (Obras) bertema ”Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Mengoptimalkan Potensi Negara Maritim”. 

Baca juga: Rekrut 56 Pegawai KPK, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Apresiasi Langkah Kapolri

Acara ini berlangsung di Media Centre Parlemen, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Kegiatan tersebut dibuat dalam Rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-17 Dewan Perwakilan Daerah.

Pembicara terdiri atas Letjen TNI Mar (Purn) Dr Nono Sampono, SPi, MSi (Wakil Ketua I DPD RI), H Fachrul Razi, SIP., MIP (Ketua Komite I DPD RI), Willy Aditya, SFil, MDM (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI).

Kemudian Drs Sokhiatulo Laoli, MM (Sekretaris Jenderal ASPEKSINDO).

Ketua DPD La Nyalla menyebutkan,  DPD  memandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.

Artinya belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi dan sumber daya manusia, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Baca juga: DPD RI Desak Menteri ATR Evaluasi Konflik Pertanahan dan Reforma Agraria

“Apalagi Indonesia telah dikenal sebagai negara kepulauan dengan 16.056 pulau, di mana 6 juta Km2 wilayah Indonesia berupa laut, sejarah kejayaan maritim kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit sehingga akan terasa janggal apabila kita tidak memiliki undang-undang tentang daerah kepulauan,” ujarnya.

Ia mengingatkan pada bulan November tahun 2014 silam Presiden Joko Widodo telah mencanangkan gagasan tentang pembangunan kekuatan maritim Indonesia, saat itu presiden berbicara dalam KTT ke-9, negara-negara Asia timur di Myanmar.

“Hari ini 7 tahun sudah berjalan,  sejak perencanaan gagasan itu,  artinya sudah sepantasnya RUU tentang daerah kepulauan segera kita kerjakan bersama kolega kita di DPR RI,” sebutnya.

Ia mengatakan terdapat 6 elemen penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yaitu posisi geografis, bentuk fisik dan luasnya wilayah kemudian jumlah penduduk, karakter pemerintahan dan karakter bangsa, karakter pemerintahan ini harus tercermin dengan jelas melalui undang-undang,  di mana sudah terakomodasi dalam RUU tentang daerah kepulauan.

“Saya yakin setelah RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka percepatan gagasan Indonesia sebagai negara maritim akan terwujud,  karena sudah seharusnya bangsa Indonesia kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan  yang menjaga kehidupan dan masa depan yang ada di laut,” tukasnya.

Ketua DPD menekankan Indonesia juga harus bisa memainkan perannya yang lebih besar sebagai negara yang berada di posisi strategis,  diantara dua laut yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik, baik secara geografis, strategis dan ekonomis.

“Indonesia sebagai poros maritim dunia harus kita dorong agar tidak menjadi sekedar konsep, tapi harus menjadi cita-cita yang terwujud,” demikian La Nyalla Mattalitti.(*)