Breaking News:

Haji Uma Minta Penyusunan RUU HKPD Libatkan Stakeholder di Daerah

Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau lebih populer disapa Haji Uma meminta proses penyusunan Rancangan Undang-Undang

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Rapat Kerja bersama terkait RUU HKPD antara Komisi XI DPR RI, Komite IV DPD RI dan sejumlah pihak terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Kementerian PPN/KA, Kemendagri dan Bappenas yang dilaksanakan secara fisik dan virtual pada Senin (13/9) 

JAKARTA – Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau lebih populer disapa Haji Uma meminta proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) melibatkan seluruh stakeholder terkait di daerah.

Hal tersebut disampaikan Haji Uma, Rabu (29/9/2021) berkaitan dengan hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Komite IV DPD RI dan lintas kementerian terkait mewakili Pemerintah terkait beberapa waktu lalu. Salah satu hasilnya yaitu disepakati untuk melanjutkan pembahasan secara konferhensif ke tahap berikutnya.

“Penglibatan stakeholder terkait di daerah menjadi bagian penting dari proses penyusunan RUU HKPD ini karena daerah bagian dari subjek utama. Maka berbagai aspirasi dan kepentingan daerah mesti terakomodir secara maksimal dalam RUU ini nantinya. Sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama”, ujar Haji Uma.

Menurut anggota Komite IV DPD RI asal Aceh ini, ada banyak stakeholder terkait di daerah yang nantinya mesti menjadi bagian yang terlibat dan dilibatkan dalam proses pembahasan RUU HKPD, antara APPSI, APEKSI, APKASI, ADPSI, ADEKSI dan ADKASI serta sejumlah stakeholder terkait lain yang dianggap strategis untuk terlibat. “Terkait keterlibatan sejumlah stakeholder di daerah menjadi pandangan kita dari Komite IV DPD RI yang kita sampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI dan lintas kementerian terkait beberapa waktu lalu”, ungkap Haji Uma.

Selain menyangkut penglibatan stakeholder di daerah, Haji Uma juga berharap RUU HKPD ini dapat membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi instrumen regulasi yang mampu memperkuat otonomi daerah yang akan menjadikan daerah semakin kuat dan maju.

Lebih penting lagi, RUU HKPD ini nantinya harus dapat meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata bagi masyarakat di daerah. Sebagai informasi, dalam Rapat Kerja bersama terkait RUU HKPD antara Komisi XI DPR RI, Komite IV DPD RI dan sejumlah terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Kementerian PPN/KA, Kemendagri dan Bappenas yang dilaksanakan secara fi sik dan virtual pada Senin (13/9) lalu, sejumlah fraksi-fraksi DPR RI, Komite IV DPD RI dan Pemerintah telah menyepakati bahwa RUU HKPD akan diteruskan dan dibahas lebih lanjut secara konferhensif ke tahap berikutnya.

Dalam rapat kerja bersama tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika hasil evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal oleh pemerintah, ditemukan sejumlah daerah yang berkinerja sangat tinggi, namun masih banyak daerah yang tertinggal jauh. Hal ini diakibatkan oleh belanja daerah yang belum optimal dan perlu adanya reformasi tata kelola belanja daerah yang lebih optimal dan efi sien.

Menurut Sri Mulyani, RUU HKPD memerlukan kontribusi dan pandangan untuk penyempurnaannya guna mencapai visi-misi berbangsa. Dalam proses nantinya, diperlukan klasterisasi formulisasi berdasarkan wilayah dan kondisi ekonomi tiap daerah, strategi belanja pegawai dan halhal lainnya agar tidak terjadi dampak negatif dalam pelaksanaannya dikemudian hari.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved