Kubu KLB Moeldoko Minta Menkopolhukam Mahfud MD tak Campuri soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat
Kubu Moeldoko yang juga mantan Ketua DPC Ngawi Partai Demokrat, Isnaini meminta Mahfud MD tak mencampuri urusan internal antara kubu KLB dan Demokrat.
lihat foto
Kubu Moeldoko yang juga mantan Ketua DPC Ngawi Partai Demokrat, Isnaini meminta Mahfud MD tak mencampuri urusan internal antara kubu KLB dan Demokrat.
SERAMBINEWS.COM - Menkopolhukam Mahfud MD diklaim mengatakan gugatan kubu KLB Moeldoko terkait AD/ART Partai Demokrat tak ada gunanya.
Kubu KLB Moeldoko pun menanggapi pernyataan Mahfud MD itu.
Kubu Moeldoko yang juga mantan Ketua DPC Ngawi Partai Demokrat, Isnaini meminta Mahfud MD tak mencampuri urusan internal antara kubu KLB dan Demokrat.
"Ini adalah urusan internal kami. Saya akan hormat kepada beliau manakala beliau memposisikan diri sebagai negarawan, saya akan hormat.
Dengan sepak terjang beliau hari ini, Prof Mahfud MD luar biasa, saya salut, saya kagum," kata Isnaini dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu (2/10/2021).
Dia mengatakan bahwa soal gugatan AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung adalah urusannya bersama kawan-kawan yang lain.
"Prof Mahfud MD di luar Partai Demokrat. Tidak elok kalau statement terlalu jauh terkait Demokrat.
Sekali lagi saya akan hormat, saya akan takzim kepada beliau manakala beliau memosisikan diri sebagai negarawan," tandasnya.
Penjelasan Mahfud Sebelumnya
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi terkait polemik perebutan kekuasan di Partai Demokrat.
Awalnya Mahfud ditanya oleh Didik J Rachbini terkait perebutan kekuasaan di partai Demokrat dalam kaitannya dengan pemerintah.
Didik menanyakan terkait tudingan sejumlah pihak yang menyebut hal perebutan kekuasaan di Partai Demokrat merupakan bagian dari akumulasi kekuasaan yang ingin merebut kekuasaan melalui Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Mahfud kemudian membantah tudingan tersebut.
Ia mengatakan apabila Istana ingin melakukan sebagaimana yang ditundingkan tersebut maka pemerintah bisa saja langsung mengesahkan Kongres Partai Demokrat versi Moeldoko di Medan beberapa waktu lalu.
