Anggota DPRA Sorot Kantor ULP Aceh yang Terkesan Tertutup untuk Publik

Diakui Asrizal, dirinya mendapat laporan tersebut dari sejumlah rekanan yang hendak berurusan dengan pihak ULP Aceh.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejumlah rekanan di  Aceh merasa kecewa dengan pelayanan akses publik di Kantor Biro Pengadaan Brang dan Jasa / ULP Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh. 

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRA, Asrizal H Asnawi setelah mendapatkan laporan dari beberapa pihak/rekanan.

"Saya mendapat laporan langsung, jika akses keluar masuk  di kantor ULP itu sangat tertutup. Hanya orang orang tertentu yang bisa masuk dan harus melewati screening sangat ketat," ungkap Anggota Komisi III DPR Aceh, Asrizal H. Asnawi, dua hari lalu.

Diakui Asrizal, dirinya mendapat laporan tersebut dari sejumlah rekanan yang hendak berurusan dengan pihak ULP Aceh.

Bahkan, untuk masuk ke ruangan gedung ULP, tidak diperkenankan membawa telepon genggam dan harus dititip atau di simpan pada salah satu loker yang telah tersedia.

"Ada apa rupanya di dalam sana?,"  Asrizal mempertanyakan.

Kemudian informasi Ia terima terdapat penjagaan dari aparat TNI/Polri yang membuat kesan horor bagi masyarakat yang akan mengurus proses lelang proyek pada gedung ULP Aceh itu.

"Kepala biro pengadaan barang dan Jasa Aceh atau ULP Aceh jangan membuat kantor tersebut seperti kantor Secret Service (layanan rahasia), ini gedung publik, dibangun dan dibiayai operasionalnnya dengan uang rakyat dan harus melayani masyarakat yang memiliki urusan dengan pihak ULP," tegas Asrizal.

Selain itu, dia menilai Kepala ULP Aceh terkesan sedang menutupi sesuatu rahasia, sehingga akses keluar-masuk gedung tersebut diperketat bagi pihak tertentu saja.

Terkait pengamanan berlebih, Asrizal mengaku heran, karena kondisi keamanan di Aceh saat ini cukup kondusif, sehingga tidak diperlukan penjagaan yang ekstra ketat.

"Saya meminta Kapolda Aceh dan Pangdam IM untuk menarik personelnya yang ada di kantor tersebut jika informasi ini benar adanya. Dan pengamanan kantor biro pengadaan barang dan jasa super ketat ini hanya ada di Aceh saja, tidak ada di provinsi lain," kata Asrizal.

"Saya kira kondisi keamanan kita sudah sangat baik. Jika butuh penjagaan pihak ULP cukup meminta personel tambahan ke Kepala Satpol PP Aceh untuk  menempatkan beberapa personel dari Satpol PP Aceh sendiri," ketus politisi PAN Aceh ini.

Karenanya, Asrizal berharap Kepala ULP Aceh bisa lebih terbuka dalam urusan pelelangan sejumlah proyek Pemerintah Aceh dan tidak membatasi akses keluar-masuk pada gedung pelayanan itu.

"Ingat, itu kantor pemerintah yang sifatnya pelayanan, sehingga harus terbuka dan mudah diakses masyarakat, tidak boleh tertutup bahkan terkesan penuh rahasia dan misteri, yg membuat orang tambah curiga nanti" pungkasnya.