Breaking News:

Anggota DPRA Sebut  Kantor ULP Aceh Terkesan Tertutup

Sejumlah rekanan di Aceh merasa kecewa dengan pelayanan akses publik di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Sekretariat

Editor: bakri
Facebook / Asrizal H. Asnawi
Asrizal H Asnawi 

BANDA ACEH - Sejumlah rekanan di  Aceh merasa kecewa dengan pelayanan akses publik di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRA, Asrizal H Asnawi setelah mendapatkan laporan dari beberapa pihak/rekanan.

"Saya mendapat laporan langsung, jika akses keluar masuk  di kantor ULP itu sangat tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dan harus melewati screening sangat ketat," ungkap Anggota Komisi III DPR Aceh, Asrizal H Asnawi, dua hari lalu.  Diakui Asrizal, dirinya mendapat laporan tersebut dari sejumlah rekanan yang hendak berurusan dengan pihak ULP Aceh.

Bahkan, untuk masuk ke ruangan gedung ULP, tidak diperkenankan membawa telepon genggam dan harus dititip atau disimpan pada salah satu loker yang telah tersedia.  "Ada apa rupanya di dalam sana?"  Asrizal mempertanyakan.

Kemudian informasi yang diterima lainnya, terdapat penjagaan dari aparat TNI/Polri yang membuat kesan horor bagi masyarakat yang akan mengurus proses lelang proyek pada gedung ULP Aceh itu.

"Kepala biro pengadaan barang dan Jasa Aceh atau ULP Aceh jangan membuat kantor tersebut seperti kantor Secret Service (layanan rahasia), ini gedung publik, dibangun dan dibiayai operasionalnnya dengan uang rakyat dan harus melayani masyarakat yang memiliki urusan dengan pihak ULP," tegas Asrizal.

Selain itu, dia menilai Kepala ULP Aceh terkesan sedang menutupi sesuatu rahasia, sehingga akses keluar-masuk gedung tersebut diperketat bagi pihak tertentu saja.  Terkait pengamanan berlebih, Asrizal mengaku heran, karena kondisi keamanan di Aceh saat ini cukup kondusif, sehingga tidak diperlukan penjagaan yang ekstra ketat.

"Saya meminta Kapolda Aceh dan Pangdam IM untuk menarik personelnya yang ada di kantor tersebut jika informasi ini benar adanya. Dan pengamanan kantor biro pengadaan barang dan jasa super ketat ini hanya ada di Aceh saja, tidak ada di provinsi lain," kata Asrizal. Jika butuh penjagaan, dia berharap  pihak ULP cukup meminta personel tambahan ke Kepala Satpol PP Aceh.

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA angkat bicara terkait pernyataan Anggota DPRA, Asrizal H  yang menyebutkan Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa /ULP Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh terkesan tertutup bagi publik.

Jubir MTA menegaskan bahwa Kantor ULP terbuka untuk publik, apalagi kepada pihak SKPA dan pelaku penyedia barang dan jasa.  "Kantor PBJ terbuka untuk publik. PBJ bahkan mendirikan ruang khusus untuk konsultasi. Jadi siapapun akan dilayani sejauh berkenaan dengan kepentingan terkait pelayanan kedinasan tersebut," kata Jubir MTA menjawab Serambi, Rabu (6/10/2021).

MTA menjelaskan, ada beberapa standar layanan yang diterapkan  sebagai bentuk reformasi birokrasi. Misalnya setiap tamu, akan diminta kartu identitas dan tercatat dalm buku tamu. "Dan ini berlaku di semua SKPA," kata dia. Siapa dan keperluan apa, nantinya bisa menjadi referensi bagi ULP terkait laporan atau keluhan-keluhan publik untuk menjadi bahan evaluasi ULP.

"Nggak mungkin kan orang ke kantor lalu lalang tanpa diketahui keperluannya. Kita pastikan hal tersebut standar biasa di setiap SKPA," kata dia.  Terkiat komentar Asrizal yang menyebutkan bahwa kantor ULP terkesan "horor" karena dijaga aparat, MTA membantah hal tersebut.

"Kami kira tidak demikian. Setiap tamu diminta identitas, dicatat dan ditanya keperluan, kami kira itu ya hal normatif di setiap kantor pemerintahan atau juga swasta," pungkasnya.(dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved