Breaking News:

YARA Somasi Mendagri Beri Waktu 14 Hari, Terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakukan somasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mencabut Surat Keputusan

Editor: bakri
For Serambinews.com
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH 

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakukan somasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mencabut Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 188.34-4791 tentang pembatalan beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Surat somasi itu dikirim melalui jasa pengiriman JNE pada Senin (11/10/2021). Dalam suratnya, YARA mengultimatum Tito Karnavian agar meresponnya selama 14 hari kerja untuk mencabut SK Mendagri Nomor 188.34-4791.

"Somasi kita dilakukan karena kewenangan Mendagri yang diberikan dalam pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah dicabut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ketua YARA, Safaruddin kepada Serambi.

Safaruddin menyampaikan alasan YARA melayangkan somasi ke Mendagri karena YARA pernah mengibarkan bendera Aceh di kantornya pada tahun 2018, namun dilarang oleh aparat keamanan dengan alasan ada SK Mendagri yang telah membatalkan qanun tersebut.

"Tahun 2018 lalu kami pernah mengibarkan bendera bulan bintang di Kantor YARA, namun diturunkan lagi oleh aparatur keamanan karena menurut mereka bendera tersebut dilarang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri," ujar Safaruddin yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Aceh.

Padahal, kata Safaruddin, MK dalam putusannya Nomor 56/ PUU-XIV/2016 menyebutkan bahwa frasa “Perda Provinsi dan” dalam pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa “Perda Provinsi dan” dalam pasal 251 ayat (7) serta pasal 251 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Mendagri diberikan kewenangan membatalkan Perda dalam pasal 251 UU No 23 tahun 2014, pasal ini kemudian dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh MK karena dianggap bertentangan dengan UUD45, oleh karena itu payung hukum Mendagri dalam mengeluarkan SK pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah tidak ada lagi," sebutnya.

Walaupun secara hukum SK Mendagri sudah tidak punya landasan, namun perlu juga oleh Mendagri membuat SK baru tentang pencabutannya agar status hukum SK terdahulu jelas dan Qanun Bendera dan Lambang Aceh bisa dijalankan oleh Pemerintah Aceh.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved