Breaking News:

Lembaga Wali Nanggroe

Masyarakat Aceh Diminta Perkuat Lembaga Wali Nanggroe

LWN merupakan sebuah lembaga kekhususan di Aceh yang tercantum dalam MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh atau UUPA...

Penulis: Subur Dani | Editor: IKL
serambinews.com
Dr. H. Taqwaddin Husin, SH, SE, MS selaku penulis buku Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe bersama Eka Januar, M.Soc.Sc, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry, dipandu Jurnalis Serambi Indonesia, Subur Dani menjadi narasumber dalam podcast yang diselenggarakan oleh Hurriah Foundation dan Serambi Indonesia, Rabu (13/10/2021). 

Masyarakat Aceh Diminta Perkuat Lembaga Wali Nanggroe 

Laporan Subur Dani  | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Masyarakat Aceh beserta unsur pemerintahan baik eksekutif dan legislatif, diminta agar terus memperkuat keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) Aceh.  

LWN merupakan sebuah lembaga kekhususan di Aceh yang tercantum dalam MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh atau UUPA.  

Hal itu disampaikan oleh Dr H Taqwaddin Husin SH SE MS selaku penulis buku Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe bersama Eka Januar, M.Soc. Sc, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry, dalam podcast yang diselenggarakan oleh Hurriah Foundation dan Serambi Indonesia, Rabu (13/10/2021).  

Podcast itu dipandu oleh Jurnalis Serambi Indonesia, Subur Dani. Kedua narasumber yang hadir di Studio Serambi FM itu, tak menampik bahwa selama ini LWN dipandang belum menunjukkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe.  

Baca juga: Menatap Balik Kekelaman Qanun Jinayat; Cabut atau Terus?

Baca juga: Libur Maulid Nabi Digeser, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota pada Tanggal Berikut

Padahal, secara aspek yuridis sebagaimana diatur qanun, LWN punya tugas, fungsi, peran dan wewenang yang cukup kuat, berjalan beriringan dengan sistem pemerintahan di Aceh. “Namun ini belum terwujud, tentu ada beberapa persoalan yang menyebabkan hal itu terjadi.  

Salah satunya tentu soal eksistensi, juga terkait soal independensi,” kata Eka Januar,M.Soc.Sc. Dia menguraikan, sebenarnya secara sosok, Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Alhaythar adalah Wali Nanggroe masyarakat Aceh.  

Namun secara latar belakang, terkesan Wali Nanggroe milik sekelompok orang. “Saya yakin, beliau ini merasa dimiliki oleh masyarakat Aceh pada umumnya, tapi itu tadi beliau juga dimiliki oleh sekelompok orang.  

Ini salah satu persoalan yang kemudian menyebabkan eksistensi Wali kurang yang berimplikasi pada perannya,” kata Eka. Eka mengatakan, peran Wali Nanggroe di Aceh secara aspek historis cukup besar sejak masa kesultanan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved