Breaking News:

Wawancara Khusus

‘Saya Tak Minta Bayaran Saat Bela Ibas’

Advokat Prof Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut tak merapat ke Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena honor

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
YUSRIL IHZA MAHENDRA, Advokat 

Advokat Prof Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut tak merapat ke Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena honor yang ditawarkan Yusril melampaui batas. Kubu AHY mengatakan Yusril meminta bayaran Rp100 miliar. Hal itu dibantah Yusril saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, dan News Manager Tribun Network, Rachmat Hidayat, Rabu (13/10/2021).

Yusril mencontohkan ketika menangani kasus putra SBY yakni Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dirinya tak meminta uang sepeserpun. Menurut Yusril, dia membantu dengan dasar persahabatan dan kedekatan dengan SBY. "Tanya saja sama Pak SBY. Pak SBY kan pernah minta tolong sama saya untuk menangani kasus Ibas. Terus saya minta bayaran berapa dari Pak SBY? Nol rupiah," ujar Yusril. Berikut petikan wawancara dengan Prof Yusril Ihza Mahendra:

Benny K Harman menyatakan pola pikir Anda dalam menggugat AD/ART disebut seperti Adolf Hitler. Bagaimana tanggapannya?

Saya tertawa saja karena menganggap ini sesuatu yang lucu. Saya sendiri cukup dalam menelaah pemikiran pemikiran Adolf Hitler, jauh lebih 30 tahun yang lalu barangkali ketika saya di FISIP UI mengajar mata kuliah namanya propaganda politik dan perang urat saraf. Sekarang mata kuliah itu tidak ada, digantikan namanya komunikasi politik kalau tidak salah.

Semua literatur yang dipakai untuk mengajarkan propaganda politik dan perang urat saraf itu adalah literaturnya Adolf Hitler dan literaturnya Jozef Goebbels, menteri propagandanya Nazi. Semua literaturnya itu berbahasa Jerman, pak Osman suruh saya baca telaah dan pak Osman sendiri itu berguru sama Jozef Goebbels di Berlin, karena beliau kuliah disana tahun 1937 saat menjelang perang dunia kedua dan saat Hitler sedang berkuasa di Jerman. Jadi saya paham betul teknik-teknik propaganda Nazi, ideologi Nazi, propagandanya dan sebagainya saya paham.

Tiba-tiba saya sekarang ini dituduh sebagai Nazi, itu bagi saya sesuatu yang agak mencengangkan. Jangan-jangan yang menuduh ini sama sekali tidak pernah belajar tentang Nazi, cuma dengar-dengar saja kata orang, kata orang begitu.

Nah sebenanrya tidak ada literatur Nazi yang saya gunakan sebagai rujukan dalam mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Agung (MA). Bahkan Undang-undang (UU) yang saya jadikan sebagai batu uji untuk menguji AD/ART Partai Demokrat itu adalah UU partai politik dan UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang keduanya itu dibuat oleh presiden SBY dengan DPR, yang di dalamnya ada Fraksi Partai Demokrat dan di dalamnya ada Benny K Harman sebagai anggotanya, dan itu disahkan.

Jadi kalau saya mengujinya itu dengan dua UU ini, yang Hitler itu siapa? Saya atau Pak SBY? UU Hitler itu dibikin sama siapa? Ya sama pak SBY dan Benny K Harman di dalamnya. Jadi saya pikir ini mengada-ngada saja, karena saya tidak juga menguji ini dengan kehendak penguasa. Penguasa yang mana? Jokowi maksudnya?

Saya juga tidak menjadi bagian dari Jokowi, saya bukan orang pemerintah, saya berada di luar pemerintah dan tidak ada argumen didalam permohonan ke MA itu menguji dengan kemauannya pemerintah. Yang diuji itu adalah UUD 1945 secara tidak langsung, karena ini pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang maka batu ujinya adalah UU.

Dan dua UU yang dijadikan sebagai batu uji utama adalah produk yang dibuat oleh pemerintah SBY sendiri. Saya balik bertanya kepada Benny Harman, anda ini ngomong bisa jadi kejebak sendiri. Karena saya uji ini pakai UU yang dibuat pak SBY, berarti yang Hitler itu ya pak SBY itu sendiri, itu konsekuensi dari omongan anda sendiri.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved