Breaking News:

Konflik Perbatasan

Cegah Konflik Perbatasan, Pemerintah Disesak Pasang Patok di Tenggulun

Pemerintah Aceh jelas memiliki andil besar atas kejadian ini karena tidak kunjung memasang patok batas wilayah, padahal sudah ada Permendagri 28 tahun

Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Hafiz mendesak Pemerintah Aceh memasang patok batas di Tenggulun. Ketiadaan patok ini menjadi pemicu utama konflik akar rumput di daerah yang berbatasan dengan Sumatera Utara itu. 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Pemerintah Aceh didesak memasang patok perbatasan di Kampung Tenggulun, Aceh Tamiang untuk menghindari terulangnya konflik akar rumput di lahan yang berbatasan dengan Langkat, Sumatera Utara.

Desakan ini disampaikan aktivis muda Aceh Tamiang, Ahafiz Zulamri menyusul terjadinya beberapa insiden di Kampung Tenggulun yang berujung pada penangkapan tiga warga Tenggulun oleh Polres Langkat.

“Pemerintah Aceh jelas memiliki andil besar atas kejadian ini karena tidak kunjung memasang patok batas wilayah, padahal sudah ada Permendagri 28 tahun 2020,” kata Hafiz, sapaannya, Sabtu (16/10/2021).

Hafiz menilai tidak kunjung dipasangnya patok batas ini menyebabkan terjadi dua versi atas keberadaan lahan tersebut.

Akibat Blokade Israel, 97 Persen Air di Gaza Jadi Tak Layak Konsumsi, Warga Terpaksa Beli Air Bersih

Sebagian masyarakat menganggap lahan tersebut berada di wilayah Dusun Arasnapal, Desa Bukitmas, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara karena adanya putusan eksekusi Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 43/PDT.G/2020/PN STB pada 3 November 2020.

Sebagian masyarakat lagi bersikeras lahan yang sama merupakan Dusun Adilmakmur II, Tenggulun, Aceh Tamiang sesuai Permendagari 28/2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat.

Namun Hafiz menegaskan kedudukan Permendagri lebih tinggi dan harus segera dijalankan.

Baca juga: Anak Penggal Kepala Ayah dan Aniaya Ibu di Samosir, Pelaku Disebut Sakit Hati Usai Ditegur Korban

“Kami meminta Permendagri ini segera diaplikasikan agar titik batas wilayah tidak lagi simpang siur,” ujarnya.

Dia menambahkan kasus ini sedang mereka dalami sebelum nantinya melakukan upaya hukum.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved