Breaking News:

Gerindra Aceh Minta KPU Kaji Ulang Usulan Pilkada 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak digeser pelaksanaannya dari November 2024

Editor: bakri
For Serambinews.com
TA Khalid di DPR RI 

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak digeser pelaksanaannya dari November 2024 ke 2025. Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Aceh yang juga Anggota DPR RI, TA Khalid mengatakan, sebaiknya Pemilu dan Pilkada serentak di seluruh Indonesia harus dikaji ulang.

"Indonesia jangan paksakan diri agar nampak di mata dunia bahwa negara kita hebat dalam berdemokrasi, tapi hasil akhirnya nanti malah uang negara habis dan kualitas demokrasi Pancasila kita semakin hancur," kata TA Khalid, Sabtu (16/10/2021).

Tarik mundurnya tahun pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, menurut TA Khalid, semakin nampak carut marutnya penataan pesta demokrasi 5 tahunan di negeri ini. Padahal, sambung dia, semangat melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak di seluruh Indonesia agar terjadi penghematan anggaran, tetapi kenyataannya belum dapat menghemat anggaran.

"Demokrasi sebuah bangsa harus disesuaikan dengan kondisi kesejahteraan dan kualitas SDM bangsanya. Demokrasi terpimpin akan melahirkan pemimpin yang demokrasi," ungkap anggota Komisi IV DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI mengusulkan agar Pilkada serentak digeser pelaksanaannya dari November 2024 ke 2025. Usul itu dilontarkan KPU jika pemerintahan masih ngotot Pemilu dan Pilpres digelar pada 15 Mei 2024. Usulan KPU itu adalah opsi kedua dari usul sebelumnya agar pemilu-pilpres digelar 21 Februari, sedangkan pilkada 27 November 2024. Namun, usulan itu hingga kini belum disepakati setelah rapat konsinyering di DPR batal digelar pada Rabu (6/10/2021).

"KPU mengajukan dua opsi, yakni opsi I hari H Pemilu 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024, serta opsi II yakni hari H Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada 19 Februari 2025," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangannya, Kamis (7/10/2021).

Ia mengatakan, KPU sebetulnya tak terpaku pada tanggal pelaksanaan pemilu, pilpres, maupun pilkada yang akan digelar serentak pada 2024 mendatang.

Sejumlah opsi tersebut hanya diusulkan KPU untuk mempertimbangkan kecukupan waktu masing-masing tahapan. Tahapan itu yakni, pertama, proses pencalonan pilkada tidak terganjal proses sengketa di MK yang belum selesai.

Kedua, tidak ada irisan tahapan yang terlalu jauh antara pemilu dan pilkada.

Sehingga, menurut Pramono, secara teknis bisa tetap dilaksanakan, terutama tidak memberi beban yang terlalu berat bagi jajaran KPU di bawah. Sementara Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Syamsul Bahri mengatakan siap kapan pun dilaksanakan pesta demokrasi.

"Kami sebagai penyelenggara setingkat di bawah KPU RI, kapan pun harus siap menjalani keputusan KPU," kata Syamsul Bahri.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved