Masjidil Haram Akhiri Jaga Jarak

* Mulai Beroperasi dengan Kapasitas Penuh

* Arab Saudi Longgarkan Pembatasan Sosial

MAKKAH - Aturan jaga jarak di Masjidil Haram, Makkah, resmi dicabut. Mulai sejak Minggu (17/10/2021) kemarin, ibadah shalat di masjid suci itu telah mulai kembali normal seperti biasa dan siap menampung jamaah dengan kepasitas penuh.

Tak hanya di Masjidil Haram, pembukaan kembali dengan kapasitas penuh juga berlaku di Masjid Nabawi, Madinah. Pencabutan aturan jaga jarak itu dilakukan seiring dengan kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang melonggarkan aturan pembatasan sosial (social distancing) Covid-19.

Pencabutan aturan jaga jarak itu ditandai dengan shalat Subuh perdana tanpa jaga jarak pada Minggu kemarin. Para petugas juga telah melepaskan stiker-stiker jaga jarak di sekitar Masjidil Haram sebagaimana dilansir The National. “Masjidil Haram sedang mempersiapkan shalat Subuh hari ini, dengan kapasitas penuh dan tanpa jarak,” kata seorang pejabat di Makkah.

Kendati demikian, para jemaan tetap diwajibkan memakai masker dan menggunakan aplikasi Tawakkalna untuk memverifikasi status vaksinasi mereka sebelum memasuki Masjidil Haram.

Akun Twitter resmi Arab Saudi yang mengelola informasi Dua Masjid Suci, Haramain Sharifain, membagikan foto-foto dan video dilepaskannya stiker jaga jarak.  Stiker tersebut dilepaskan sehari sebelum dimulainya shalat Subuh pada Minggu di Masjidil Haram dengan kapasitas penuh.

Haramain Sharifain juga membagikan potongan video para jemaah yang melaksanakan shalat Subuh berjamaah di Masjidil Haram tanpa menjaga jarak untuk pertama kalinya sejak pandemi diimulai. “Ini adalah berita gembira,” kata Naushad Mohammed, seorang warga negara Inggris yang tinggal di Kerajaan Arab Saudi.

Dia menambahkan, Arab Saudi telah melakukan pekerjaan yang mengesankan dan luar biasa dalam merawat rakyatnya selama pandemi. “Kami semua diberi perawatan medis dan vaksin gratis dan sangat beruntung telah berada di sini selama pandemi. Saya senang kita sedang membuka babak baru dan berharap dunia bisa kembali normal,” sambung Mohammed.

Selain itu, media pemerintah Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA), melaporkan bahwa kerajaan mengizinkan stadion diisi penonton dengan kapasitas penuh. Kafe, mal, aula pernikahan, bioskop, dan restoran juga akan menampung tamu dengan kapasitas penuh tanpa jarak sosial.

Arab Saudi juga menghapus kewajiban memakai masker dan menjaga jarak di ruang terbuka setelah penurunan jumlah kasus Covid-19. Seorang warga Arab Saudi, Arwa Bashaen, mengaku senang dengan aturan baru yang dikeluarkan kerajaan.

Selain itu, para orang tua kini juga berharap kerajaan akan mengizinkan siswa sekolah dasar untuk mamasuki kelas mulai pekan depan. “Karena semuanya terbuka, saya berharap hal yang sama berlaku untuk sekolah juga,” kata Ayesha Abdullah, warga Arab Saudi yang tinggal di Jeddah.

                                                                                    Tindakan pencegahan

Meski demikian, sejumlah tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 akan tetap dilakukan di tempat umum, seperti pemeriksaan suhu tubuh, dan pemeriksaan status kesehatan melalui aplikasi Tawakkalna. Demikian juga di bangunan publik dan pribadi, pemerintah masih mewajibkan untuk menyediakan hand sanitizer secara luas.

Semua kebijakan yang melonggarkan aturan pembatasan Covid-19 tersebut hanya akan berlaku untuk mereka yang telah divaksinasi penuh 2 dosis. Sejauh ini, 20,6 juta dari 34,8 juta penduduk Arab Saudi telah di vaksinasi Covid-19.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengatakan akan tetap memantau jumlah kasus Covid-19 yang mengakibatkan rawat inap atau masuk ke ICU. Jika muncul kasus penyebaran Covid-19 karena pelonggaran aturan, maka tindakan pengetatan akan diterapkan kembali di kota, provinsi, atau wilayah sesuai kebutuhan.

                                                                                                Buka pintu umrah

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah untuk jemaah Indonesia. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, hal tersebut disampaikan Pemerintah Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021.

"Nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut, kedutaan sudah menerima informasi dari pihak yang berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal peraturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," kata Retno dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube MoFA Indonesia, Sabtu (9/10/2021).

Retno mengatakan, dalam nota diplomatik itu juga disebut bahwa komite khusus di pemerintah Arab Saudi sedang bekerja untuk meminimalisir hambatan yang dapat menghalangi jemaah umrah Indonesia dalam menjalankan ibadah.

"Juga disebutkan kedua pihak dalam tahap akhir, membahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah," ujarnya.

Retno juga mengatakan, Pemerintah Arab Saudi akan mempertimbangkan jemaah Indonesia untuk menjalani karantina selama 5 hari, bila mereka tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Kabar baik ini, lanjut Retno akan segera ditindaklanjuti bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia guna membahas mengenai teknis pelaksanaan umrah lebih detail.

"Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama," pungkasnya.

Pemerintah Masih Godok Aturan Umrah

Pemerintah saat ini masih terus mematangkan aturan terbaru mengenai pelaksanaan ibadah umrah di tengah pandemi Covid-19. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Soekarno Hatta, dr Darmawan Handoko menjelaskan, pihaknya saat ini masih terus mengupdate perkembangan aturan terkait calon jamaah umrah tersebut.

"Belum final kan, masih terus digodok. Kebijakan di Arab Saudi atau aturan di sana, harus dilaksanakan oleh kita sebelum pergi kesana," ungkapnya.

Dia memprediksi, akan ada sejumlah aturan tambahan untuk pelaksanaan umrah di tengah pandemi Covid-19 ini. Terutama soal karantina, apakah sebelum umrah wajib di karantina di Indonesia terlebih dulu atau langsung di sana, setibanya di Tanah Suci.

"Jadi karantina dilakukan sebelum dan sepulang dari umrah. Itu memerlukan estimasi biaya juga, lokasi karantinanya pun tengah dibahas juga," ungkap dr Handoko.

Kemudian aturan lain yang masih dibahas adalah mengenai vaksinasi. "Masih banyak lah yang harus dibahas, karena kemarin baru sebatas omongan saja kan," pungkasnya.

                                                                                                59.000 lebih jamaah

Sementara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nur Arifin menyebutkan, secara keseluruhan total jamaah umrah asal Indonesia yang belum diberangkatkan sebanyak 59 ribu lebih. “Saat ini yg sudah daftar umroh belum berangkat ada 59 ribu lebih,” kata Arifin.

Menurutnya, bahwa jamaah umrah harus sudah divaksin sebanyak 2 kali dengan jenis vaksin yang diakui oleh Arab Saudi, yakni Astrazeneca, Pfizer, Johnson, Moderna. Selain itu, Sinovac dan Sinovarm pun diperbolehkan namun harus melakukan booster.

Saat ini, Kemenag sedang berupaya negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar calon jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinovarm agar tidak perlu melakukan booster. “Pemerintah RI masih melakukan diplomasi agar tidak usah dibooster. Karena rasanya tidak adil ketika masih banyak rakyat Indonesia belum divaksin sama sekali sementara ada sebagian mau divaksin 3 kali,” jelasnya.

Pihaknya mengaku sedang mengkaji pembahasan mengenai teknis kembali dibukanya pelaksaan umroh bagi jemaah umrah asal Indonesia. “Saat ini kami sedang mempersiapkan teknis pemberangkat umrah. Misalnya kordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk standarisasi sertivikat vaksin dan standarisasi PCR. Juga integrasi peduli lindungi dengan tawakalna milik Saudi,” ujarnya.

“Termasuk juga tentang karantina dan protokol kesehatan lainnya. Setelah permasalahan teknis selesai maka kami akan menyempurnakan regulasi tentang Pedoman umrah di era pandemi dan referensi biaya umroh di era pandemi, menyempurnakan regulasi yang sudah ada,” sambung dia.

Selain itu, Arifin juga menyebut bahwa kelompok yang diprioritaskan untuk berangkat umrah adalah jamaah yang pernah tertunda keberangkatannya dan jamaah yang menenuhi persyaratan protokol kesehatan serta administrasi lainnya. “Kelompok yang diprioritaskan berangkat adalah jamaah umrah yang tertunda dan siap berangkat dengan protokol kesehatan serta biayanya,” pungkasnya.(kompas.com/liputan6.com/okz)