Breaking News:

DKPP akan Sidangkan Komisioner KIP Aceh, Terkait Penundaan Pilkada 2022

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menetapkan jadwal sidang gugatan yang diajukan bakal calon (balon) bupati Aceh Singkil

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri 

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menetapkan jadwal sidang gugatan yang diajukan bakal calon (balon) bupati Aceh Singkil, Nasran AB terhadap Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Gugatan tersebut terkait penetapan jadwal dan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 dan penundaan jadwal dan tahapan Pilkada yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KIP Aceh pada awal April 2021. Berdasarkan surat panggilan sidang yang dikirim DKPP, persidangan digelar pada Senin, 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB. Persidangan akan dilaksanakan di Kantor Panwaslih Aceh.

"Surat panggilan kemarin kami terima," kata Kuasa Hukum Pengadu, Imran Mahfudi SH kepada Serambi, Selasa (19/10/2021).

Adapun mereka yang digugat dalam perkara itu yaitu, Syamsul Bahri selaku Ketua KIP Aceh dan komisioner lainnya, Tharmizi, Munawarsyah, Ranisah, Muhammad, Agusni AH, dan Akmal Abzal.

Dalam perkara tersebut, DKPP juga menetapkan pihak terkait yaitu Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh serta Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Adapun agenda persidangan yaitu mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, jawaban Teradu, dan mendengarkan keterangan saksi.

Sebelumnya Kuasa Hukum Pengadu, Imran Mahfudi mengatakan pengaduan tersebut dilakukan karena tindakan KIP Aceh dalam penentuan jadwal pilkada dan penundaan jadwal tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu ia juga menilai karena lemahnya integritas dan profesionalitas dari komisioner KIP Aceh sehingga berakibat pada tidak jelasnya kapan pilkada Aceh akan dilaksanakan.

"Klien saya sudah bekerja untuk melakukan penggalangan di lapangan guna persiapan beliau maju sebagai calon bupati Aceh Singkil, namun tiba-tiba KIP Aceh menunda pelaksanaan pilkada dan bahkan tidak ada kejelasan sampai kapan pilkada akan ditunda," ujarnya.

Apalagi alasan KIP karena ketiadaan anggaran, menurut Imran, tidak masuk akal karena pada saat KIP Aceh menetapkan jadwal dan tahapan pilkada pada tanggal 19 Januari 2021, APBA 2021 telah disahkan.

"Dan pada saat KIP Aceh menunda Pilkada pada 2 April 2021, APBA juga belum ada perubahan. Sehingga alasan ini terkesan mengada-ngada dan menimbulkan persepsi publik bahwa Pemerintah Aceh tidak mendukung pelaksanaan pilkada," ujarnya.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved