Internasional

Pemimpin Junta Militer Sudan Siap Kembalikan Abdalla Hamdok Pimpin Pemerintahan Sipil

Pemimpin junta militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan menyatakan siap mengembalikan pemerintahan sipil.

Editor: M Nur Pakar
AFP
Pemimpin Junta Militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan 

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Pemimpin junta militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan menyatakan siap mengembalikan pemerintahan sipil.

Dia terus menghadapi tekanan di dalam dan luar negeri untuk memulihkan kekuasaan kepada warga sipil.

Sang jenderal mengatakan seorang perdana menteri teknokratis dapat diumumkan dalam seminggu lafi.

Dia mengaku masih berusaha membujuk orang yang digulingkannya untuk kembali dan membentuk pemerintahan baru.

Negara-negara Barat telah memotong bantuan ratusan juta dolar yang sangat dibutuhkan ke Sudan.

Seusai Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan membubarkan pembagian kekuasaan yang dipimpin Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Senin (25/10/2021).

Baca juga: PBB Serukan Penguasa Militer Sudan Pulihkan Pemerintahan Sipil yang Digulingkan

Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mengarahkan Sudan ke pemilihan pada 2023 setelah penguasa lama Omar Al-Bashir digulingkan dua tahun lalu.

Penentang kudeta minggu ini telah menyerukan demonstrasi massal pada Sabtu (30/10/2021).

Setidaknya 11 pengunjuk rasa telah tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan sejauh minggu ini.

Amerika Serikat dan PBB meningkatkan tekanan pada Burhan.

Dewan Keamanan PBB juga menyerukan pemulihan pemerintah yang dipimpin sipil.

Bahkan, Presiden AS Joe Biden mengatakan bangsanya seperti orang lain berdiri bersama para demonstran.

Dalam komentarnya kepada kantor berita Rusia Sputnik yang diterbitkan pada Jumat (29/10/2021) Burhan mengatakan pemerintah baru akan dipimpin oleh seorang teknokrat.

Baca juga: Bantah Kudeta, Pemimpin Militer Sudan Akui Ambil Alih Kekuasaan untuk Hindari Perang Saudara

"Kami tidak akan ikut campur dalam pemilihan menteri," katanya.

"Kabinet akan dipilih sebagai perdana menteri yang akan disepakati oleh berbagai bagian rakyat Sudan," tambahnya.

Dia juga mengatakan anggota baru akan diangkat ke Dewan Berdaulat, sebuah badan sipil-militer yang dia bubarkan bersama dengan kabinet.

Pada Kamis (28/10/2021) malam, Burhan membuka kemungkinan Hamdok menjadi perdana menteri lagi.

Dia mengatakan tentara sedang bernegosiasi dengannya untuk membentuk pemerintahan baru.

Dalam pidatonya kepada kelompok-kelompok yang membantu menggulingkan diktator Omar Al-Bashir pada 2019, dia mengatakan konsultasi sedang dilakukan.

Khususnya untuk memilih perdana menteri.

“Sampai malam ini, kami mengirimnya orang dan memberi tahu Hamdok, selesaikan jalan bersama kami," ujarnya.

"Sampai pertemuan ini dengan Anda, kami mengirim orang untuk bernegosiasi dengannya dan kami masih memiliki harapan, ”kata Burhan.

"Kami mengatakan kepadanya, kami membersihkan panggung untuk Anda," ungkapnya.

Burhan menegaskanHamdok bebas untuk membentuk pemerintahan dan tidak akan campur tangan.

"Siapa pun yang akan dia bawa, kami tidak akan campur tangan sama sekali," ujarnya.

Baca juga: Presiden Prancis Kutuk Kudeta Militer di Sudan, Serukan Pembebasan Perdana Menteri

Hamdok, seorang ekonom dan mantan pejabat senior PBB, awalnya ditahan di kediaman Burhan.

Dia diizinkan pulang ke rumah dengan penjagaan ketat.

Sekutu Hamdok mengatakan telah menolak permintaan para pemimpin kudeta untuk bekerja sama.

Namun, tetap menuntut pembagian kekuasaan sipil dipulihkan dan menteri yang ditangkap dibebaskan.

Kantor perwakilan PBB untuk Sudan mengatakan telah menawarkan memfasilitasi penyelesaian politik menuju pemulihan transisi selama pertemuan Burhan.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved