Pemerintahan
Fraksi Genakar DPRK Pijay Desak Pemkab Evaluasi Organisasi Pemerintah Daerah
Menurut anggota Banggar itu sebaliknya bila OPD tersebut mampu menjalankan visi dan misi Bupati serta sanggup mendongkrak kemajuan Pidie Jaya, maka su
Penulis: Idris Ismail | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya
SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Fraksi Gerakan Nanggroe Berkarya (Genakar) DPRK Pidie Jaya mendesak Pemkab melakukan evaluasi Organisasi Pemerintah Daerah atau OPD guna mendongkrak kinerja terhadap pencapaian visi dan misi pimpinan daerah.
Sekretaris Fraksi Genakar DPRK Pijay, Nazaruddin Ismail SPdI kepada Serambinews.com, Kamis (4/11/2021) mengatakan, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini diambang mengkhawatirkan, malah terancam defisit maka pimpinan daerah patut melakukan evaluasi kembali terhadap perekembangan Dinas, Badan atau OPD.
"Kalau memang OPD tersebut dianggap tidak mampu mendongkrak dan menjalankan visi dan misi bupati, alangkah baiknya digabung saja dengan dinas yang lain, daripada menambah beban keuangan daerah," sebutnya.
Menurut anggota Banggar itu sebaliknya bila OPD tersebut mampu menjalankan visi dan misi Bupati serta sanggup mendongkrak kemajuan Pidie Jaya, maka sudah sewajarnya diberi reward atau penghargaan yaitu berupa penambahan alokasi anggaran yang maksimal.
Baca juga: Hantam Truk Parkir di Pinggir Jalan, Pelajar di Aceh Tamiang Kritis, Sepmor Remuk di Kolong Truk
Yang terpenting, lanjut Politisi PNA itu bahwa Pijay jangan sampai terkesan kaya struktur namun minim fungsinya.
"Bahkan sekarang banyak OPD yang kosong jabatan pada tingkat eselon IV yaitu posisi jabatan Kasi atau Kasubbag," jelasnya.
Baca juga: Dampingi Anak Belajar Daring, Bunda PAUD Aceh Tawarkan Kiat Hadapi Tantangan Dimasa Pandemi
Menindaklanjuti perihal ini juga beberapa Ustaz Am sarapan Nazaruddin pihak Fraksi Genakar juga berharap kepada Bupati atau Wakil Bupati agar diberi limit waktu kepada semua kepala OPD atau SKPK untuk bisa mempromosikan visi dan misi Bupati melalui program unggulannya pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
"Hal ini sebagai langkah dalam membangun daerah ke arah yang lebih maju dan bermartabat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua element masyarakat," ungkapnya.(*)
