Muktamar
PWNU Lampung Minta Penjelasan Soal Isu Hotel Diborong Jelang Muktamar NU, Begini Jawaban Kemenag
Dugaan aksi borong kamar hotel yang dilakukan oleh oknum Kemenag, bertepatan dengan tanggal berlangsungnya pergelaran acara Mukhtamar ke-34
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Wakil Ketua PWNU Lampung, Muhammad Irfandi menyebut pihaknya menunggu klarifikasi dan itikad baik dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) terkait dugaan aksi borong kamar hotel di Lampung.
Dugaan aksi borong kamar hotel yang dilakukan oleh oknum Kemenag, bertepatan dengan tanggal berlangsungnya pergelaran acara Mukhtamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).
Pihaknya menyarankan agar pihak Kemenag melakukan investigasi terhadap oknum yang mengatasnamakan kementerian itu.
"Kalau memang tidak ada niatan untuk menyelesaikan bahwa ada indikasi sabotase, ada acara apa Kemenag sampai menyewa hotel hampir 100 kamar? Itu menjadi pertanyaan orang termasuk saya juga," ujar Irfandi saat dihubungi, Selasa (9/11/2021).
Dia mengatakan dengan adanya kejadian seperti ini dikhawatirkan akan membuat kesan dan citra yang tidak baik bagi PCNU Lampung sebagai tuan rumah penyelenggara mukhtamar 23-25 Desember 2021 nanti.
Diakui dia, ditunjuknya Lampung sebagai tuan rumah adalah kemampuan untuk mengakomodir para tamu-tamu.
"Ini dapat mempermalukan kita, panitia belum terbentuk sudah seperti ini," tegasnya.
Dalam kesempatannya itu, Irfandi menegaskan sebagai tuan rumah hanya ingin penyelenggaran mukhtamar berlangsung baik.
"Saya tidak mau masuk dalam kontelasi siapa dukung siapa, saya kan tidak punya suara," paparnya.
Dirinya pun mengingatkan dalam pergelaran mukhtamar para bakal calon untuk bertarung saja secara sportif.
"Silakan saja (bertarung, red) di atas sana, yang di bawah tidak perlu di bawa-bawa," pungkasnya.
Berdasarkan pengakuan Irfandi, ada sejumlah hotel yang terkonfirmasi dipesan oleh Kemenag, di antaranya, 80 kamar di Hotel Novotel, 80 kamar di Hotel Emersia, 80 kamar di Springhill, 120 kamar di Yuna, 70 kamar di Hotel Amalia, Swissbel-hotel 50 kamar, dan Sheraton 80 kamar.
Untuk itu, dia meminta kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyikapi persoalan tersebut.
Sebab, kata dia, ada indikasi tindakan untuk mengacaukan kegiatan Muktamar di Lampung.
"Saya minta agar Polisi dan KPK usut ini jangan sampai kita Lampung sebagai tuan rumah dipermalukan. Ini kegiatan besar hajat orang banyak," ungkap Irfandi.
