Erosi Gerus Ratusan Hektare Sawah 

SIGLI - Ratusan hektare sawah di Gampong Pulo Masjid II, Kecamatan Tangse, Pidie, tergerus aliran Krueng Inong Tangse. Sejumlah petani mengeluh karena areal sawah merah sudah berkurang akibat erosi yang terus terjadi.

Sekretaris Gampong Pulo Masjid II, Syahril, kepada Serambi, Minggu (14/11/2021), mengatakan, erosi menerjang ratusan hektare sawah dan kebun akibat banjir yang terjadi saban tahun di kecamatan itu. Menurutnya, belasan meter sawah dan kebun amblas setiap kali terjadi banjir. Sehingga permukaan Krung Inong makin meluas sebagi dampak erosi tersebut.

Syahril menjelaskan, hilangnya belasan meter sawah maupun kebun mempengaruhi kepada hasil panen padi yang terus berkurang setiap tahun. Demikian juga di kebun, petani tidak bisa menanam tanaman produktif. "Erosi yang makin meluas sudah sering dikeluhkan masyarakat, tapi belum ada respons dari pemerintah. Padahal, kondisi itu sangat mendesak untuk ditangani. Apalagi, dinding sungai terus rusak tiap kali terjadi banjir," jelasnya.

Saat ini, lanjut Syahril, bibir Krueng Inong yang rusak panjangnya sudah emcapai satu kilometer lebih. Untuk itu, ia berharap pemerintah harus segera memasang kawat beronjong untuk menghentikan dampak erosi. Saat ini, sebutnya, kawang beronjong untuk penahan tebing sungai baru dipasang dari Gampong Pulo Mesjid I hingga perbatasan Gampong Pulo Mesjid II. 

Syahril menambahkan, pihak gampong sudah berulangkali melaporkan ke Pemkab Pidie maupun dinas terkait agar segera menangani erosi di kawasan itu. "Seharusnya sekarang harus ditangani sebelum banyak lagi tanah sawah dan kebun milik warga yang hilang akibat terus digerus erosi. Bahkan, sekarang dampak erosi makin parah, sehingga membuat warga khawatir," pungkas Syahril. 

Keuchik Harus Buat Laporan

Kabid Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, H Junidar, kepada Serambi, Minggu (14/11/2021), mengungkapkan, penanganan erosi akibat banjir baru bisa  ditangani pihaknya jika ada surat dari keuchik setempat. “Dengan surat itu, BPBD baru bisa menangani kerusakan tebing sungai tersebut,” ujarnya.

Menurut Junidar, penanganan saarana publik yang rusak menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dapat dipakai berdasarkan SK bupati. Tanpa SK bupati, sambungnya, dana tersebut tidak boleh dikeluarkan.

" Dana BTT bersumber dari APBK dan jumlahnya terbatas. Makanya, warga harus maklum. Tapi, keuchik harus membuat laporan untuk menjadi dasar bagi BPBD Pidie mengusulkan dana BTT," jelas Junidar. (naz)