Perbendaharaan Negara
DJPb Aceh Terapkan Jargon dan Spirit HAnDAL
Melalui implementasi jargon HAnDAL ini diharapkan Kanwil DJPb Aceh dapat menjalankan peran barunya sebagai RCE.
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Taufik Hidayat
Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh bertekad melaksanakan peran baru sebagai Regional Chief Economist (RCE) secara lebih optimal dengan menerapkan jargon dan spirit HAnDAL.
Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, mendorong jajarannya termasuk Kanwil DJPb Aceh untuk dapat menjalankan peran baru sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui penguatan koordinasi bersama Pemerintah Daerah.
“How can we help or assist Pemda untuk bisa lebih unlock their potential. Jadi tidak hanya unlock potensi kita. Ini yang harus kita perkaya, bahwa kehadiran kita di daerah supaya benar-benar lebih dirasakan lagi manfaatnya,” jelas Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan Nasional DJPb di awal November lalu.
Dalam rangka mewujudkan paradigma baru pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan negara diperlukan semangat, spirit, motivasi, dan kekompakan untuk lebih menguatkan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam kancah perekonomian nasional. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan jargon "HAnDAL" yang merupakan akronim dari Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal.
Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Sebagai Tersangka, Terima Suap Rp18,9 Miliar
Baca juga: Transfer DID Batal, Pemkab Aceh Tamiang Pangkas Honor dan Uang Makan Pegawai, Pokir Dewan Aman
Melalui implementasi jargon HAnDAL ini diharapkan Kanwil DJPb Aceh dapat menjalankan peran barunya sebagai RCE dengan menjalin kerja sama yang lebih harmonis dengan Unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan di Pusat maupun di daerah serta stakeholders, bersikap amanah dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan tepat sasaran, dengan berorientasi pada hasil terbaik, dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis digital dalam pelaksanaan proses bisnis, untuk penyempurnaan layanan perbendaharaan yang unggul dan berkualitas, dapat mengawal pelaksanaan APBN secara akuntabel dan mewujudkan kualitas laporan keuangan terbaik, bersikap loyal dalam mencapai tujuan visi dan misi organisasi dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap organisasi, serta sanggup mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.(*)