Sanksi Kepada PNS dan PPPK yang Melanggar Larangan Cuti Akhir Tahun 2021
Pemerintah telah melarang pengambilan jatah cuti di akhir tahun untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, pegawai BUMN, dan swasta
Sanksi Kepada PNS dan PPPK yang Melanggar Larangan Cuti Akhir Tahun 2021
SERAMBINEWS.COM - Bagi anda yang PNS dan PPK jangan coba-coba mengambil cuti akhir tahun 2021.
Kecuali siap menerima sanksi dari atasan nantinya.
Apalagi, sudah ada larangan untuk cuti akhir tahun.
Pemerintah telah melarang pengambilan jatah cuti di akhir tahun untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, pegawai BUMN, dan swasta.
Larangan cuti di akhir tahun itu menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menekan laju mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru 2022.
Baca juga: Sabu Enam Kilo yang Disita dalam Gubuk di Aceh Utara akan Diedar ke Pulau Jawa
Selain itu, akan diatur persyaratan perjalanan domestik selama liburan akhir tahun melalui Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Perlu diketahui bahwa ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemeritah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menegaskan bahwa PNS wajib mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah.
Apabila ada PNS yang melanggar, maka akan diproses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
“Yang melanggar nanti akan diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” paparnya.
“Yang akan memproses lebih lanjut ialah PPK atau PYB (Pejabat yang Berwenang) di instansi masing-masing,” tutur Satya.
Baca juga: Pemerintah Aceh Peringati 113 Tahun Wafatnya Cut Nyak Dien
Sementara bagi PPPK, sanksi yang dijatuhkan bergantung pada kontrak kerjanya.
"PPPK sanksinya mengacu ke kontrak mereka," terang Satya.
Menilik PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, tingkat hukuman disiplin PNS terdiri atas hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.
Hukuman disiplin ringan Jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
Baca juga: Data Covid-19 Indonesia, Sabtu (20/11/2021), Bertambah 393 Kasus Corona Baru
Sementara jenis hukuman disiplin sedang, dapat berupa
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam bulan
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama sembilan bulan
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan
Baca juga: Pemerintah Aceh Peringati 113 Tahun Wafatnya Cut Nyak Dien
Adapun jenis hukuman disiplin berat meliputi:
- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
Dalam aturan ini ditegaskan bahwa PNS diharuskan menaati kewajiban dan tidak melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan.
Informasi lengkap mengenai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat diakses di SINI.
Baca juga: Cara Mudah Mengatasi Kesemutan pada Tubuh, dr Zaidul Akbar Sarankan Rutin Minum Rempah Ini
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ASN Dilarang Cuti Akhir Tahun, Apakah Ada Sanksi bagi yang Melanggar?",