DJPb Aceh Terapkan Spirit HAnDAL

BANDA ACEH - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh bertekad melaksanakan peran baru sebagai Regional Chief Economist (RCE) secara lebih optimal dengan menerapkan jargon dan spirit HAnDAL.

 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara khusus meminta Kanwil DJPb sebagai RCE dapat menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal dalam melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, dan juga memiliki sensitifitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan penciptaan kesempatan kerja.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu unit di lingkup Kementerian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 Di Aceh, Kanwil Ditjen Perbendaharaan membawahi 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yaitu: KPPN Banda Aceh, KPPN Meulaboh, KPPN Lhokseumawe, KPPN Langsa, KPPN Takengon, KPPN Tapaktuan dan KPPN Kutacane.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, mendorong jajarannya termasuk Kanwil DJPb Aceh untuk dapat menjalankan peran baru sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui penguatan koordinasi bersama Pemerintah Daerah. “How can we help or assist Pemda untuk bisa lebih unlock their potential.

“Jadi tidak hanya unlock potensi kita. Ini yang harus kita perkaya, bahwa kehadiran kita di daerah supaya benar-benar lebih dirasakan lagi manfaatnya,” jelas Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan Nasional DJPb awal November lalu.

Dalam rangka mewujudkan paradigma baru pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan negara diperlukan semangat, spirit, motivasi, dan kekompakan untuk lebih menguatkan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam kancah perekonomian nasional. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan jargon "HAnDAL" yang merupakan akronim dari Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal.(mun)