Breaking News:

Moeldoko Kalah Lagi, Demokrat: Ini Kemenangan Rakyat

Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil  dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekretaris Jenderal, Teuku Riefky Harsya, dan sejumlah pengurus partai lainnya. 

SERAMBINEWS.COM – KSP Moeldoko kalah lagi. Gugatannya yang diajukannya bersama Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

“Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko,” kata Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, Selasa (23/11/2021).

“Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil  dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” tambahnya.

Majelis Hukum menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, sebab menyangkut internal partai politik.

Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). (Serambinews.com)

Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.

Lanjut Hamdan, setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko.

Gugutan tersebut menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020.

Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

“Kami berharap putusan PTUN ini dan sebelumnya, penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” pungkas Hamdan.(*)

Baca juga: RPABA 2022 Capai Rp 15,9 Trilliun, Pengamat Ingatkan Gubernur Aceh soal Rumah Duafa

Baca juga: VIDEO Seorang Bapak di Gayo Lues jadi Korban Hanyut Usai Terjun Membantu Bocah Terbawa Arus

Baca juga: Anak Susah Diatur? dr Zaidul Akbar : Coba Mandikan dengan Air Daun Bidara, Ini Caranya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved