Breaking News:

Berita Jakarta

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi: Sudah Saatnya PP Detada dan Desertada Ditandatangani

Senator Fachrul Razi kembali menegaskan bahwa PP  Desertada dan Detada sebagai landasan hukum dalam penataan daerah otonomi baru.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Nur Nihayati
For Serambinews.com
Fachrul Razi 

Senator Fachrul Razi kembali menegaskan bahwa PP  Desertada dan Detada sebagai landasan hukum dalam penataan daerah otonomi baru.

Laporan Fikar W.Eda/Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan Desain Penataan Daerah (Detada) sudah waktunya untuk ditanda tangani Presiden. 

Hal ini disampaikan Senator yang selalu vokal berbicara masalah pemekaran daerah otonomi baru tersebut dalam Webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MPI), Sabtu, (11/12/2021).

Webinar ini mengangkat tema terkait, "Membaca Peluang Pembentukan Daerah Otonom Baru Di Indonesia". 

Senator Fachrul Razi kembali menegaskan bahwa PP  Desertada dan Detada sebagai landasan hukum dalam penataan daerah otonomi baru.

"Tahun 2021-2022 adalah tahun netral bukan tahun politik. Perlu segera diwujudkan pemekaran daerah sebagai solusi terhadap kesejahteraan", berbeda kalau sudah masuk tahun 2023, nanti akan muncul asumsi publik bahwa tahun politik, pemekaran hanya kepentingan elit, oleh karena itu kini saat yang tepat bagi Pemerintah Pusat untuk mensahkan PP Detada dan Desertada," ujar Alumni Politik Universitas Indonesia tersebut. 

Baca juga: Ribuan Nakes Belum Divaksin Moderna

Baca juga: BREAKING NEWS: Mobil Travel Aceh-Medan Diduga Masuk Jurang di Perbatasan Kota Subulussalam

Baca juga: Jendral TNI Korupsi Dana Simpanan Prajurit

Fachrul Razi menegaskan mengapa pemekaran daerah penting bagi daerah.

Menurutnya, kondisi geografis antara pusat pemerintahan dan sebaran penduduk yang relatif jauh sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Adanya ketimpangan kondisi sosial ekonomi daerah yang berada dekat dengan pusat pemerintah dan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved