DPD Minta KPK Pantau Dana Parpol Persiapan Menuju Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan.

Diketahui, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Jumat (10/12/2021), dua senator asal Aceh dan Lampung yang mendaftarkan gugatan ke MK. Dukungan masyarakat terus mengalir terkait PT 0%. 

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut memberikan apresiasi terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri yang  merespon mengenai gugatan PT 0% ke MK.

Senator vokal asal Aceh ini meminta KPK turut memantau aliran dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya. 

"Kami, DPD RI mendukung KPK RI dan meminta KPK RI memantau dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya,” pintanya.

Baca juga: Senator Fachrul Razi dan Bustami Zainudin Daftarkan Gugatan Presidential Threshold ke MK

“Tahun 2022 mendatang, kemungkinan besar semua partai sudah bergerak mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres 2024," tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mensinyalir awal tahun 2022, proses transaksi politik dan fund rising untuk proses pemenangan pemilu sudah dilakukan.

"Dengan PT 20 % menjadi 0%, maka celah koruptor semakin sempit. Sehingga membuat KPK semakin ditakuti para koruptor maupun birokrat bermental korup," tukasnya.

"Kami meminta semua pihak terus bersuara meminta Presidential Threshold nol persen," tutup Fachrul Razi.(*)