Kadin Aceh Setuju Lelang Proyek Dikembalikan ke SKPA

BANDA ACEH - Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh sangat setuju pelaksanaan lelang paket proyek APBA mulai tahun 2022 dikembalikan kepada ULP Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) masing-masing untuk percepatan pelaksanaan lelang dan kegiatan proyek di lapangan.

"Saya sangat setuju sekali bila pelaksanaan lelang paket proyek APBA mulai tahun 2022 dikembalikan lagi ke Unit Layanan Pelelangan (ULP) masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Aceh, " kata Direktur Eksekutif Kadin Aceh, Jailani Yacob dan Pjs Ketua Kadin, Muhammad Iqbal, Jumat (17/12/2021), ketika dimintai penjelasannya terkait saran Komisi-Komisi DPRA

Agar pelaksanaan lelang paket proyek APBA 2022 dikembalikan ke masing-masing SKPA.

Jailani Yacob menyatakan, saran yang disampaikan Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir dan Ketua Komisi III DPRA, Khairil serta ekonom Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi, sangat tepat.

Soalnya, pelelangan yang dipusatkan pada satu tempat, dengan jumlah paket proyek yang mencapai ribuan sudah tidak efektif dan efisien lagi

Serta sangat merugikan rekanan lokal dan masyarakat Aceh, yang mengharapkan pembangunan proyek bisa selesai tepat waktu.

"Alasannya, pemusatan pelelangan paket-paket proyek APBA menghasilan Silpa yang besar di akhir tahun dan membuat kontraktor lokal banyak yang tidak mendapat pekerjaan, dan bangkrut, " ujarnya.

Sebagai Ketua Kadin, kata Muhammad Iqbal, dirinya harus berpikir rasional dan memperjuangkan aspirasi anggota agar pelelangan proyek APBA dikembalikan saja ke ULP masing-masing SKPA.

“Pelelangan paket-paket proyek APBA di ULP/PBJ Kantor Gubernur, sudah tidak efektif dan efisien lagi

Banyak menimbulkan masalah baru di kalangan SKPA, serta menyengsarakan pengusaha lokal dan masyarakat Aceh," ujar Muhammad Iqbal.

Hal ini terbukti, ungkap Direktur Eksekutif dan Pjs Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal, sejak pelelangan paket proyek APBA dipusatkan pada Unit Layanan Pelelangan (ULP) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor di Gubernur Aceh, setiap tahun menyisakan ratusan proyek fisik dan pengadaan barang dan jasa yang tidak berhasil di lelang.

Realisasi anggaran publik jadi sangat rendah di bawah 80 persen, sementara realisasi belanja pegawai dan operasional mencapai 95-99 persen.

Pengurus Kadin Aceh itu mengatakan, dalam dua tahun terakhir ini, pengesahan APBA dilakukan DPRA tepat waktu, yaitu pada bulan November dan Desember.

Sayangnya, sampai bulan Agustus tahun berjalan, masih banyak paket proyek yang belum ada penetapan pemenangnya.

Jailani Yacob mengatakan, usulan pengembalian lelang kepada SKPA masing-masing sudah pernah disampaikan pihaknya, tapi sampai kini belum direspon.