Miliki 12 Wilayah Kerja Migas, Aceh Siap Berkontribusi Penuhi Target Nasional, 1 Juta Barel/Hari

Aceh memiliki 12 wilayah kerja (WK) minyak dan gas (migas) yang aktif.

Cadangan terbesar berada di wilayah Laut Andaman Selat Malaka.

Jika semua WK tersebut berproduksi, Aceh dipastikan akan ikut berkontribusi untuk memenuhi target produksi minyak bumi nasional, sebanyak 1 juta barel per hari.

BADAN Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas Aceh, Jumat (17/12/2021) menggelar acara Vendor Day di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Acara tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT.

Dalam pidato sambutannya, Gubernur menyampaikan, di Aceh saat ini terdapat 12 wilayah kerja (WK) minyak dan gas (migas) aktif.

Dimana tiga di antaranya berada di bawah pengendalian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Ketiga wilayah kerja tersebut, yaitu: WK Andaman I yang dikelola oleh Konsorsium Mubadala Petroleum, WK Andaman II yang dikelola oleh Konsorsium Premier Oil Andaman Limeted, dan WK North Sumatera Offshore (NSO) yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi Rokan.

“Ada satu WK lainnya, yakni PT Pertamina Asset Rantau Field yang dalam proses pengalihan dari SKK Migas ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” kata Nova.

Dari semua WK yang ada itu, Gubernur melanjutkan, produksi migas lepas pantai di wilayah Laut Andaman Selat Malaka adalah yang terbesar.

Menurutnya, kalau saja semua WK sudah pada tahap produksi, Insya Allah Aceh akan mampu berkontribusi bagi pencapaian produksi nasional pada tahun 2030 nanti, yakni sebesar satu juta barrel per hari untuk minyak bumi dan 12 milyar standar cubic feet per hari untuk gas.

Namun konstribusi Aceh bagi migas nasional ini diyakninya tidak akan terlaksana, manakala tidak ada kerja sama yang baik dari kalangan stake holder migas nasional dan seluruh jaringan mitra kerja migas, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Oleh karena itu, kerja sama antar pihak terus kita tingkatkan.

Apalagi kita ketahui, ada banyak elemen atau material yang dibutuhkan kontraktor KKS dalam menjalankan aktivitasnya,” ujar Nova Iriansyah.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Gubernur meminta KKS melibatkan perusahaan lokal untuk kegitan pengadaan barang dan jasa, sehingga keberadaan perusahaan migas di Aceh dapat ikut menggerakkan ekonomi lokal.