Kapolda Ingin Penerima Vaksin Dapat Bansos, Anggarannya dari Belanja tak Terduga APBA 2021

* Minta Para Rektor Wajibkan Sertifikat Vaksin

BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Haydar SH MM, menginginkan ada program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat penerima vaksin di Aceh.

Bansos tersebut berasal dari anggaran belanja tak terduga (BTT) APBA 2021.

Hal itu disampaikan Kapolda dalam rapat bersama Pejabat Pemerintah Provinsi/Kepala SKPA di Banda Aceh, Senin (20/12/2021) malam.

Rapat itu untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/7120/SJ tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Surat yang dikeluarkan pada 16 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia, untuk mengejar target vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.

Dalam kaitan itulah, Kapolda mengundang pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.

Terutama tentang mekanisme penyerapan anggaran belanja tak terduga (BTT) dalam bentuk bansos, yang nantinya dibagikan kepada masyarakat dalam setiap kegiatan vaksinasi.

"Saya berharap nantinya dana BTT bisa digunakan untuk bansos bagi masyarakat yang vaksin.

Upaya tersebut semata untuk meningkatkan capaian vaksinasi, di mana pada akhir Desember 2021 harus tembus 70 persen," ujar mantan Kapuslabfor Polri ini.

Oleh karena itu, Kapolda mengharapkan kerja sama semua pihak untuk berkolaborasi menuntaskan vaksinasi bagi masyarakat, agar herd immunity segera tercipta demi keselamatan bersama.

"Maka kita harus bergandengan tangan, berkolaborasi, termasuk Pemda untuk mempercepat pencapaian target tersebut di Aceh," pungkasnya.

Undang Rektor

Pada bagian terpisah, Kapolda Aceh, Selasa (21/12/2021) juga mengundang para rektor universitas se-Aceh untuk menghadiri kegiatan coffee morning di Gedung Presisi, Mapolda Aceh Selasa (21/12/2021).

Kapolda turut didampingi oleh Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, sejumlah PJU, dan Personel Polda Aceh lainnya.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy SH SIK MSi, mengatakan, dalam pertemuan itu Kapolda mengajak para rektor se-Aceh untuk menyukseskan program pemerintah terkait vaksinasi.

Hal itu dapat dilakukan melalui percepatan vaksinasi di almameter masing-masing.

"Saya dalam kesempatan yang baik ini mengajak para rektor se-Aceh untuk mempercepat vaksinasi di lingkungan kampus masing-masing," pinta Kapolda.

Irjen Pol Ahmad Haydar juga mendorong universitas di Aceh untuk menerbitkan aturan internal agar mahasiswanya dalam mengurus administrasi perkuliahan mewajibkan sertifikat vaksin, sehingga universitas dapat mencapai herd immunity, seperti yang sudah diterapkan di USK.

Baca juga: Kapolda Harap Dana BTT di Aceh dapat Digunakan untuk Bansos Vaksinasi

"Mahasiswa USK saat ini sudah mencapai 98 persen yang sudah divaksin, " sebut Ahmad Haydar.

Kapolda Aceh juga mengimbau stakeholder untuk mempercepat vaksinasi dengan menerapkan aturan yang ketat bagi pelayanan masyarakat dengan mensyaratkan sertifikat vaksin dalam mengurus administrasi di lingkungannya.

Penumpang Angkutan Umum Akan Diperiksa

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), penumpang angkutan umum di Aceh baik darat dan laut, wajib sudah vaksin dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi atau kartu vaksin.

Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Dicky Sondani, SIK MH dalam paparannya saat rapat koordinasi (rakor) lintas sektor Operasi Lilin Seulawah 2021 yang berlangsung di Mapolda Aceh, Selasa (21/12/2021).

Dicky mengatakan, dalam Operasi Lilin Seulawah yang diberlakukan mulai tanggal 23 Desember 2021 mendatang, pihaknya bersama dinas perhubungan akan melakukan pemeriksaan di setiap terminal keberangkatan bus penumpang dan pelabuhan kapal.

Apabila dalam pemeriksaan itu nanti didapati ada penumpang yang tidak dapat menunjukkan bukti telah divaksin, maka petugas kesehatan yang telah ditempatkan di setiap terminal dan pelabuhan akan langsung melakukan vaksinasi kepada penumpang tersebut.

Selain itu, Dicky menyebutkan, pemeriksaan juga akan dilakukan pada empat tempat check point yang ada di perbatasan Aceh-Sumut, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Tenggara.

"Petugas nanti akan memeriksa setiap penumpang yang akan berangkat, termasuk di pos penyekatan.

Nanti mereka wajib menunjukkan sertifikat vaksin, kalau tidak akan langsung divaksin oleh petugas," tegasnya.

Menurut Dicky, pemeriksaan tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, terutama varian baru Omnicorn yang penyebarannya lebih cepat dari varian Delta.

Dicky juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menjelang Nataru agar segera vaksin, supaya perjalanan tidak terganggu dan penyebaran Covid-19 pun bisa diminimalisir.

"Kalau sudah merencanakan keberangkatan, segera vaksin, sehingga saat ada pemeriksaan tidak terkendala," tandasnya.(dan)

Baca juga: Kapolda Aceh Ajak Para Rektor Se-Aceh Sukseskan Vaksinasi

Baca juga: Polda Aceh Terus Pacu Progress Vaksinasi, Kapolda Rincikan Capaian

Baca juga: Kapolda Aceh Kunjungan Kerja ke Polres Sabang, Sekaligus Tinjau Vaksinasi