Partai Terbesar di Sudan Serukan Kembali ke Konstitusi 2019, Militer Harus Lepas Kekuasaan

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Partai Umma terbesar di Sudan menyerukan kembali ke dokumen konstitusional 2019 yang mengatur masa transisi.

Dimana, terdapat seruan ke militer untuk melepaskan kepemimpinan dewan berdaulat yang berkuasa.

"Ini menjadi satu-satunya cara untuk keselamatan bangsa dan keutuhan masa transisi," kata partai itu dalam sebuah pernyataan, Selasa (4/1/2022).

"Juga harus ada penyelesaian tuga dalam jangka waktu yang disepakati," tambahnya.

Perundingan telah dilakukan untuk menemukan tokoh independen.

Nantinya akan memimpin Kabinet teknokratis melalui pemilihan, menurut seorang pejabat militer dan seorang pemimpin protes.

Mereka berbicara dengan syarat anonim untuk membahas negosiasi.

Baca juga: Redam Demonstrasi Wanita, Pasukan Keamanan Sudan Dituduh Perkosa Puluhan Perempuan

Di antara nama yang dilontarkan adalah mantan Menteri Keuangan Ibrahim Elbadawi.

Elbadawi, yang mengundurkan diri pada tahun 2020, tidak segera tersedia untuk komentar.

Jibril Ibrahim, seorang pemimpin pemberontak yang bergabung dengan pemerintah Hamdok tahun lalu mendesak kompromi politik untuk menyelesaikan krisis tersebut.

"Mari kita sepakat untuk bekerja sama demi Sudan," cuit Ibrahim.

Al-Mustafa, juru bicara asosiasi menolak pembicaraan dengan para pemimpin kudeta.

Dia memperingatkan konfrontasi jalanan yang mematikan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan.

Baca juga: Tentara Sudan Gunakan Granat Kejut dan Gas Air Mata Bubarkan Demonstran

Dia meminta masyarakat internasional untuk menekan militer Sudan untuk mengizinkan pembentukan pemerintahan sipil sepenuhnya.

Jenderal Abdel-Fattah Burhan, kepala Dewan Berdaulat yang berkuasa, mengatakan Kabinet independen dengan tugas khusus akan dibentuk sebagai cabang eksekutif dari pemerintah transisi.

Militer, katanya, akan melindungi transisi demokrasi sampai Sudan mampu menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan dialog semua pihak di Sudan.

Sehingga, akan mencapai solusi yang inklusif, damai dan langgeng.(*)

Baca juga: Perdana Menteri Sudan Mengundurkan Diri, Junta Militer Akan Bertindak Otoriter