Pemerintah Racik Subsidi untuk BBM Pertalite, Jadi Berapakah Harganya?

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Di dalam aturan itu, BBM Premium masih ada dan tetap menjadi bahan bakar penugasan pemerintah.

Sementara BBM Pertalite dengan RON 90 yang lebih ramah lingkungan kabarnya akan mendapatkan subsidi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu tidak menampik kabar tersebut.

"Itu bagian dari kebijakan. Sampai saat ini BBM bersubsidi adalah Premium. Dalam konteks Pertalite, sebenarnya komponen 50 persen dari Pertalite itu Premium. Jadi dalam konteks ini Premium tetap jenis BBM bersubsidi," ucap Febrio dikonfirmasi, Rabu (5/1/2022).

Febrio mengatakan bahwa pemberian subsidi terhadap Pertalite tidak mengubah harga jual eceran BBM.

"Kita melihat bahwa pola konsumsi masyarakat sudah berubah. Sehingga apa yang kita lihat di masyarakat itu akan kita sesuaikan dengan kebijakan subsidi kita ke depan," tukasnya.

Ia memastikan lagi seluruh harga BBM masih sama, tidak ada perubahan.

Febrio juga menyampaikan BBM jenis Premium RON 88 tidak akan dihapus dalam waktu dekat.
Pihaknya memang ingin mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi bahan bakar yang semakin bersih.

Hal itu terlihat bahwa konsumsi premium terus turun menurun.

"Di sisi lain penghapusan premium tidak bisa dihapus begitu saja untuk menjaga daya beli masyarakat. Kondisi sosial masyarakat miskin dan rentan juga jadi hal yang diperhitungkan," terangnya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa volume penjualan BBM Premium saat ini sudah terlampau kecil.

Karena itu, pemerintah menyusun formula subsidi Premium yang digunakan untuk campuran Pertalite.
"Ada Premium yang kemudian dibikin Pertalite. Jadi subsidi itu tetap komponen Premiumnya, sementara Pertalite tergantung pada harga internasional," terang Suahasil.

Premium Tak Laik Lagi

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, kebijakan penghapusan premium sudah harus dilakukan.

Sebagai RON 88, Premium menghasilkan gas buang yang merusak lingkungan.

Menurut dia, hal ini juga sesuai komitmen Jokowi dalam mewujudkan transmisi energi ataupun menuju green energy.

"Kalau Premium dihapus saya yakin tidak akan ada resistensi dari masyarakat. Kalaupun ada barangkali dari pihak-pihak yang selama ini berburu rente dalam pengadaan Premium," paparnya.

Baca juga: Kamar Hunian Napi Rutan Banda Aceh Digeledah, Barang Dilarang yang Ditemukan Langsung Dimusnahkan

Baca juga: Legenda Persija Bambang Pamungkas akan Dipanggil Polisi, Ini Dugaan Kasus yang Membelitnya

Baca juga: Kesuksesan Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia Datangkan Sponsor Baru Bagi Klub Ansan Greeners

Harapannya setelah masyarakat mengkonsumsi Pertalite, langkah ke depan adalah mentransmigrasi konsumen ke Pertamax.

"Pandangan saya subsidi bisa dialihkan ke Pertalite, hanya saja jangan sampai terulang subsidi yang salah sasaran. Maka skema atau sistem harus betul-betul dipikirkan agar subsidi tepat sasaran," imbuh Fahmy.

Baca juga: Raup Untung Rp 329 Triliun dari Minyak & Gas, Timor Leste tapi Malah Selundupkan BBM dari Indonesia

Fahmy menegaskan untuk menjadikan masyarakat yang sadar menggunakan BBM oktan tinggi Pertamax dibutuhkan suatu edukasi.

Fakta di lapangan sudah banyak kendaraan bermotor yang menggunakan Pertamax.

"Persoalannya Pertamina belum melakukan edukasi bahwa BBM oktan tinggi itu bagus untuk mesin kendaraan. Terlebih kalau memakai marketing approach seperti berbagai diskon saya yakin transmigrasi ke Pertamax ini bisa tercapai," pungkasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)