Pembebasan Tanah Jalan Tol Sigli Hampir Tuntas, Ada Titipan di Pengadilan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pembebasan tanah untuk jalan tol Sigli-Banda Aceh hampir rampung.

Satker PPK Pembebasan jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Jufri, Rabu (/5/1/2022) menyatakan sudah hampir tuntas 100 persen.

Dia menyatakan seratusan bidang tanah tinggal eksekusi tanah masyarakat telah dititip di Pengadilan Negeri.

Dikatakan, saat ini masih mencari tanah pengganti kas desa dan tanah wakaf, yang terkena ruas jalan tol.

"Kami mohon Gubernur, Bupati, BPN, Camat, Keuchik dan Imam Masjid, serta unsur pemerintahan gampong untuk membantu penyelesaiannya,” kata Jufri.

Jufri mengatakan, luas tanah yang mau dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Sigli – Banda Aceh sepanjang 74,4 km itu atau sekitar 863,40 hektare dengan 3.714 bidang.

Tanah yang sudah dibayar dan pemiliknya telah menerima uangnya.

Sampai akhir Desember 2021 lalu, luasnya sudah mencapai 813,45 hektare atau 3.529 bidang, atau 95,02 persen.

Sisanya sebut Jufri, sebesar 4,98 persen lagi, jumlah bidangnya, ada sekitar 185 bidang lagi dalam ukuran kecil.

Baca juga: Jalan Tol dan Pesawat Terbang Laris Manis, Terbanyak Dipilih Warga Saat Liburan Natal dan Tahun Baru

Sebagian ada pada Seksi I Kecamatan Padang Tijie, Pidie dan Seksi 5 dan 6, di Kecamatan Baitussalam – Kutabaro, Aceh Besar.

Untuk Seksi I di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, badan jalan toln sudah tersambung ke Seksi II Lembah Seulawah – Jantho, Aceh Besar.

Informasi di lapangan, kata Jufri, PT Adhi Karya, selaku rekanan yang membangun badan jalan tol Sigli – Banda Aceh, terus mengerjakan pembangunan badan jalan.

Target, menurut penjelasan pihak Adhi Karya dan PT Hutama Karya pada bulan Desember 2022.

Begitu juga, untuk ruas jalan tol Seksi 5-6, PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya juga menyatakan target penyelesaian pada Desember 2022.

Itu, artinya, jika ketiga seksi, ruas jalan tol itu, pembangunan selesai dikerjakan pada akhir tahun ini, pada awal tahun 2023, ruas jalan tol Sigli – Banda Aceh, sudah bisa dioperasikan seluruhnya.

Masyarakat Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Pidie, kta Jufri, hampir setiap bulan bertanya kepdanya, kapan proyek jalan tol Sigli bisa beroperasi penuh sepanjang 74,4 km.
|
Dimulai dari Gampong Tengohdrin Gogo, Kecamatan Padang Tijie, Pidie sampai Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Baca juga: PUPR Sebut Jalan Tol di RI Layak, Ingatkan Pengemudi Jaga Kecepatan Kendaraan

Ruas jalan tol Sigli – Banda Aceh ini, sangat strategis, karena berhubungan langsung antara Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Bandara SIM, dengan Pidie dan Kota Janto.

Selesai pembangunan Jalan Jantho – Lamno, orang dari pantai barata ingin ke Sigli dan pantai Timur – utara, tidak perlu melintasi gunung Gerute, Paro dan Kulu.

Begitu juga angkutan barang dari Pelabuhan Malahayati ke Sigli, bisa langsung naik jalan tol, dari Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Sebagai Satker PPK Pembebasan jalan Tol Sigli – Banda Aceh, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Aceh bersama perangkatnya.

Sementra itu, Satker PPK Pembebasan tanah jalan Tol Langsa – Binjei, Alvisyah mengatakan, baru teraalisai 27 persen, karena kegiatan lapangannya baru dimulai pertengahan tahun 2021 lalu.

Target penyelesaian pembebasan tanah jalan tol untuk wilayah Aceh saja, kata Alvi, pada tahun lalu harus bisa mencapai 50 persen.

Sisanya akan diselesaikan 50 persen lagi pada tahun 2022 ini.

Karena kondisi keuangan negara berat, dampak dari pandemi Covid-19, tanah masyarakat yang sudah selesai pengukuran dan administrasi segera dibayar senilai Rp 200 miliar.

Alvi menjelaskan pembayaran tidak bisa dilakukan pada akhir tahun lalu, karena Lembga Manajemen Aset Negara (LMAN) belum mengalokasikan dananya.

Bila Kemenkeu dan LMAN bisa menyediakan anggaran nya pada tahun lalu, sebut Alvi, realisasi pembebasan tanah jalan tol Langsa-Binjei, untuk wilayah Aceh, dari Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, bisa mencapai 50 persen.

Informasi yang diperoleh dari pihak Kemenkeu dan LMAN, kata Alvi, dana untuk pembebasan tanah jalan tol Langsa, Aceh – Binjei, Sumut, itu tetap akan disediakan tahun ini oleh Kemenkeu kepada LMAN.

Kemenkeu, kata Alvi, menyelesaikan penyediaan anggaran untuk APBN 2022 lebih dulu.

Setelah anggaran untuk APBN 2022 tersedia, baru Kemenkeu menyelesaikan dana untuk LMAN.

Baca juga: Jalan Tol Indonesia Dituding Tak Aman Pasca Kecelakaan Vanessa Angel, Kementerian PUPR Angkat Bicara

Nantinya, akan digunakan untuk pembayaran tanah masyarakat yang sudah tuntas di BPN dan gampong.

Alvi mengatakan, panjang jalan yang harus kita bebaskan dari Aceh Timur, Langsa Aceh Tamiang, sampai perbatasan Sumut, sekitar 44 km.

Jika Kemenkeu mengalokasikan anggaran kepada LMAN, awal tahun baru ini, realisasi pembayarannya bisa kita lakukan pada bulan ini juga.(*)