Mahasiswi Muslim di India Dilarang Masuk Kelas karena Pakai Hijab, Begini Kata Perguruan Tinggi

Larangan hijab telah memicu kemarahan di India, dengan mahasiswa dan kelompok hak asasi menuduh administrasi perguruan tinggi bias terhadap minoritas Muslim.

“Kami berdiri teguh dengan mereka dalam solidaritas dan dukungan mutlak. Kami menuntut agar mereka yang berada di pemerintahan yang menghentikan gadis Muslim mengenakan hijab ditangguhkan dan gadis-gadis ini harus diizinkan memasuki ruang kelas mereka dengan hijab mereka, harga diri dan martabat mereka,” jelas aktivis Afreen Fatima, sekretaris Gerakan Persaudaraan di New Delhi.

“Ini adalah Islamofobia. Itu apartheid,” katanya.

Sebuah asosiasi pengacara lokal telah menulis surat kepada pemerintah negara bagian, menuntut penyelidikan terhadap administrasi perguruan tinggi dan guru karena "melecehkan" para siswa.

“Penolakan pendidikan kepada siswa muda Muslim dan memaksa mereka untuk memilih antara mendapatkan pendidikan dan keyakinan mereka adalah masalah hak asasi manusia dan harus diperlakukan seperti itu,” tulis asosiasi itu dalam suratnya.

Campus Front of India (CFI), sebuah organisasi mahasiswa Muslim yang aktif di negara bagian India selatan, telah mendesak perguruan tinggi tersebut untuk membatalkan aturannya tentang Hijab dan mengizinkan para mahasiswa untuk memakainya saat menghadiri kelas.

“Gadis-gadis itu menuntut hak-hak dasar mereka. Kami berdiri bersama mereka dalam perjuangan ini,” kata Aseel Akram, seorang anggota CFI di Udupi kepada Al Jazeera.

Badan mahasiswa telah bertemu dengan pejabat perguruan tinggi dan universitas untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi Akram mengatakan belum ada tindakan yang diambil.

Dia menuduh perguruan tinggi dan otoritas distrik berada di bawah tekanan dari pemerintah negara bagian untuk menolak hak-hak gadis-gadis itu.

Karnataka diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi.

K Raghupati Bhat, seorang legislator BJP lokal yang juga mengepalai komite di perguruan tinggi Udupi, mengatakan kepada orang tua siswa dalam sebuah pertemuan bahwa perguruan tinggi akan melanjutkan dengan kode seragamnya, terlepas dari preferensi agama siswa.

Setelah kontroversi Hijab meledak di Udupi, mahasiswa di setidaknya dua perguruan tinggi lain di negara bagian, termasuk anggota sayap kanan Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), mengadakan protes saat mereka mengenakan syal safron di dalam perguruan tinggi, menuntut larangan jilbab.

ABVP adalah kelompok mahasiswa yang berafiliasi dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mentor ideologis sayap kanan BJP dengan jutaan anggota di seluruh India yang didedikasikan untuk tujuan mereka menciptakan negara etnis Hindu di India.

 
Selama bertahun-tahun, Karnataka telah melihat peningkatan kegiatan nasionalis Hindu dan penargetan minoritas agama negara, terutama Muslim dan Kristen.

Bulan lalu, majelis negara bagian Karnataka mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang konversi agama, dengan pemerintah BJP menuduh bahwa kelompok misionaris Kristen melakukan “pemindahan agama secara paksa” terhadap umat Hindu, sebuah tuduhan yang ditolak oleh para pemimpin agama Kristen.