Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan RI: Pemerintah Diminta Fokus Perkuat Perdamaian Aceh

"Penguatan perdamaian di Aceh untuk wilayah barat harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan, agar perdamaian dapat abadi," jelas Fachrul Razi.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang juga Senator Aceh, meminta Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan agar serius memperhatikan perdamaian di Aceh dan wilayah terluar diujung barat Indonesia.

Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Pertahanan dapat memperhatikan wilayah perbatasan dan pulau terluar sebagai salah satu aspek penting dalam penegakkan pertahanan-keamanan, terkait kedaulatan negara dengan pendekatan kesejahteraan.

“Wilayah perbatasan dan pulau terluar di wilayah barat Indonesia masih terisolir, tertinggal, infrastruktur yang minim, pengawasan yang lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai dalam kawasan perbatasan,” ucap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam Rapat Kerja bersama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra di DPD RI membahas UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Senin (7/2/2022).

Fachrul Razi meminta agar Kemenhan lebih memberikan perhatian serius kepada Aceh dan Papua dalam hal pembangunan di wilayah terluar dan perbatasan.

"Penguatan perdamaian di Aceh untuk wilayah barat harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan, agar perdamaian dapat abadi," jelas Fachrul Razi.

Dalam sambutannya, Senator Fachrul Razi menjelaskan bahwa Rapat Kerja dengan Kemenhan ini bertujuan untuk mendapat penjelasan mengenai kebijakan strategis kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan segenap bangsa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Baca juga: VIDEO Unjuk Rasa APAM Terkait Perdamaian Aceh, Kecewa Angggota DPRA tak Temui Pendemo

Disamping itu, Komite I juga ingin mengetahui sejauhmana penerapan konsep sishankamrata dalam mengantisipasi ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah negara termasuk sinergitas antar semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara.

Karena selama ini wilayah perbatasan dan pulau terluar di ujung barat Indinesia sering mengalami kompleksitas masalah yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.

Fachrul juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan Kementerian Pertahanan, dalam upaya penyelesaian berbagai isu terkait pendekatan kesejahteraan dan keamanan di ujung Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Muhammad Herindra menegaskan bahwa Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Hal ini bertujuan  untuk mewujudkan ruang alat kondisi juang yang tangguh, menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap Bangsa dari segala ancaman yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan.

Sedangkan untuk wilayah perbatasan dan terluar, Herindra menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun pos-pos batas dengan baik.

Baca juga: Pangdam IM: Jaga Perdamaian Aceh, Saat Bertemu Panglima Laot

"Kami sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah terluar dan perbatasan," jelasnya.