Kamis, 23 April 2026

Berita Kutaraja

Wali Nanggroe Aceh Terima Anugerah Tokoh Perdamaian USK Award 2022

Wali Nanggroe Aceh yang ke-10 tersebut juga mengingatkan bahwa MoU Helsinki merupakan kehendak bersama kedua belah pihak yaitu GAM dan Pemerintah RI.

Editor: Imran Thayib
Dok Katibul Wali
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar menerima anugerah Tokoh Perdamaian Aceh dari Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Samsul Rizal, Kamis (10/2/2022). 

Damai Aceh bukanlah karya atau kerja individu, tetapi karya bersama.

Aceh tidak akan dapat melakukan apapun jika disertai rasa kebencian diantara sesama dan juga terhadap Indonesia yang menjadi pihak dalam perjanjian damai.

Karena itu, kata Wali Nanggroe, dirinya bertekad untuk meneruskan metode konsultasi dan komunikasi, dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kepetingan nasional kedua pihak.

Selain itu, ia akan terus berusaha menghilangkan sumber-sumber hambatan dan perbedaan untuk perdamaian Aceh yang berkelanjutan.

“Kita telah memutuskan untuk berdamai dengan Republik Indonesia. Maka perdamaian ini juga harus berani kita pelihara dan jaga untuk terus kita perjuangkan sampai terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh,” pungkas Wali Nanggroe.

Baca juga: Brimob Gelar Vaksinasi Booster di Mako Ujong Fatihah Nagan Raya, Warga yang Ikut Diberi Sembako

Baca juga: HPN, Ngopi Bareng Merdeka, dan Harapan kepada Insan Pers di Pidie

Baca juga: Mahasiswi Muslim Protes Larangan Berhijab di Sekolah dan Kampus: Saya Hanya Membela Hak Pendidikan

Baca juga: Melihat Kompleks Jacky Chan di Aceh Besar, Begini Kondisinya Sekarang

Bahas Perkembangan Aceh

Pemerintah Norwegia melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Norwegia untuk Indonesia melakukan pertemuan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Lampeuneret, Aceh Besar, Senin (20/12/2021).

Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA kepada Serambi, menjelaskan, pertemuan antara Second Secretary Dubes Norwegia, Valentin Musangwa dengan Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar membahas sejumlah persoalan.

Adalah mulai dari perkembangan terkini perdamaian dan pembangunan Aceh, serta pemenuhan keadilan pasca konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonsia.

“Dari Wali Nanggroe dan penasehatnya (Staf Khusus) saya mendapatkan penjelasan yang sesungguhnya, terkait situasi terkini Aceh dan sejarah masalalu Aceh yang pernah terjadi, dan begitu kompleks. Dan juga berbagai wawasan lainnya tentang Aceh,” kata Musangwa usai pertemuan.

Pada pertemua itu, Wali Nanggroe didamping Staf Khusus, H Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), dan DR M Rafiq.

Dari pertemuan dengan Wali Nanggroe, Musangwa mengaku mendapatkan pengertian bahwa ada banyak tantang yang harus dihadapi Aceh saat ini.

Musangwa mengaku mendapatkan banyak masukan untuk bagaimana membangun hubungan kerjasama antara Norwegia dan Aceh.

“Dan juga memberi kami beberapa panduan masukan agar bagaimana hubungan kerjasama dapat menyesuaikan keterlibatan kami yang lebih baik, dalam dukungan keadilan pasca konflik Aceh yang didukung oleh Pemerintah Norwegia dan akan terus didukung untuk masa-masa selanjutnya,” ujar Musangwa yang mengaku baru pertamakali datang ke Aceh.

Pertemuan dengan Wali Nanggroe membuat Musangwa lebih sangat memahami realitas dan situasi saat ini, tidak hanya tentang perkembangan keamanan Aceh, tetapi juga memahami masyarakatnya.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved