Minyak Goreng Mahal, Anggota DPRA Minta Pemerintah Stop Pengiriman CPO dari Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal H Asnawi meminta Pemerintah Aceh dan jajaran untuk stop sementara pengiriman Crude Palm Oil (CPO) atau minyak nabati kelapa sawit dari Aceh ke luar Aceh.

Bahkan Asrizal meminta Polda Aceh dan jajaran untuk menutup sementara perbatasan Aceh - Sumut agar tidak ada pengiriman CPO dari Aceh ke luar Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Asrizal H Asnawi menyahuti persoalan yang sedang dirasakan masyarakat Aceh saat ini, yakni langka dan mahalnya minyak goreng di seluruh Aceh, baik kemasan maupun curah.

Menurutnya, Aceh salah satu penghasil minyak nabati kelapa sawit yang lumayan tinggi (masuk 10 besar menurut data Kompas.com). Namun kenyataannya saat ini, minyak goreng yang merupakan salah satu olahan turunan CPO bisa langka dan harganya terus meroket.

Untuk itu, ia meminta agar CPO dari Aceh tidak dikirim ke luar Aceh untuk sementara, sebagai bentuk protes masyarakat Aceh atas kondisi langkanya minyak goreng saat ini.

"Saya meminta Pemerintah Aceh dan jajaran, termasuk Polda Aceh untuk menutup sementara akses pengiriman CPO dari Aceh ke luar Aceh, dengan cara menutup perbatasan," kata Asrizal, Senin (14/2/2022).

"Kenapa? Sebagai daerah penghasil minyak sawit yang juga lumayan besar, rasanya jadi aneh jika di Aceh mencapai harga tinggi sampai Rp 22.000 per liter. Sementara kita tahu harga di level petani masih dua ribuan," tambah Asrizal.

Asrizal menengarai, langka dan mahalnya harga minyak goreng karena ada pihak yang bermain. Ia mencurigai adanya mafia di level pengelohan. "Mungkin ada mafia di tingkat pengelohan, sehingga tidak dibuat menjadi minyak makan, tidak diolah menjadi minyak makan," kata dia.

Menurutnya, minyak goreng merupakan salah satu turunan olahan CPO yang tidak begitu menjanjikan bagi pengusaha atau perusahaan.

"CPO lebih menguntungkan jika diolah jadi kosmetik mungkin. Makanya kita berharap para pengusaha tidak terlalu mengejar keuntungan. Tetapi pikir juga masyarakat yang mana minyak goreng itu menjadi kebutuhan primer rumah tangga," kata Asrizal.

Apalagi, saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum normal karena masih dalam pemulihan dari dampak pandemi. "Kondisi ekonomi masyarakat belum normal, masak harus belanja dengan harga tidak normal," ujar dia.

Terakhir, Asrizal mengatakan, pernyataan terkait stop pengiriman CPO dari Aceh itu sengaja ia disampaikan agar menjadi atensi Pemerintah Pusat.

"Bahwa minyak makan di Aceh sudah kritis. Aceh yang banyak kebun sawit tapi bisa-bisanya minyak goreng langka dan mahal di sini. Kita juga minta Polda Aceh untuk menyelidiki jika ada pihak-pihak yang sengaja menimbun CPO untuk diolah menjadi produk lain selain minyak goreng," pungkasnya.(*)

Baca juga: VIDEO Curi Besi Jembatan di Bener Meriah, Dua Pemuda Lhokseumawe Dibekuk Polisi

Baca juga: Catat! Ini Syarat Ikut Program Magang Perhotelan & Kapal Pesiar di NTB, Biaya Ditanggung Pemerintah