ALCo Regional akan Sinergikan Kemenkeu Satu Aceh

Pembentukan ALCo Regional Aceh ini sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan Kementerian Keuangan membangun Kompetensi Analisa dan Strategi atas berbagai isu yang ada.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh mengadakan rapat perdana pembentukan ALCo (Asset Liabilities Committee) Regional Aceh di ruang rapat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Selasa (22/2/2022).

Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh (DJPb) Aceh, Ismed Saputra dan dihadiri oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim, pejabat perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh dan pejabat perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Pejabat dan pegawai Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Pembentukan ALCo Regional Aceh ini sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan Kementerian Keuangan membangun Kompetensi Analisa dan Strategi atas berbagai isu yang ada.

Selain itu ALCo ini juga merupakan salah satu penguatan Regional Chief Economist yang ada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selain Kajian Fiskal Regional (KFR), dan penguatan sinergi kelembagaan dan standardisasi sumber daya manusia para pengelola keuangan baik Pusat maupun Daerah (Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara).

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ismet Saputra menyampaikan bahwa ALCo  Regional mendukung ALCo Pusat dalam analisis makro fiskal tingkat regional dan terintegrasi dengan cross function Kementerian Keuangan yang akan bermanfaat dalam mewujudkan sinergi dan kolaborasi yang handal pada Kemenkeu Satu wilayah Aceh.

Selain itu, rapat ALCo Regional dimaksudkan untuk mendapatkan data-data realisasi dan proyeksi penerimaan pajak, bea dan cukai serta PNBP dari Kanwil DJP, Kanwil DJBC dan Kanwil DJKN.

Baca juga: Kemendagri dan Kemenkeu Sepakat Integrasikan Sistem Informasi Dana Otsus dengan SIPD

Apabila melihat capaian realisasi selama sebulan pertama di tahun 2022, maka terjadi penurunan realisasi pendapatan dan peningkatan realisasi belanja.

Pos cukai mengalami kontraksi terbesar sebesar -99,11 persen per 31 Januari 2022 dibandingkan 31 Januari 2021.

Bea keluar juga mengalami kontraksi kemungkinan disebabkan oleh penurunan ekspor batubara.

Sementara dari sisi belanja, terjadi peningkatan belanja pegawai dan barang meningkat namun belanja modal belum terealisasi sama sekali.

Oleh karena itu, Ismet Saputra memberikan imbauan kepada para pimpinan satuan kerja untuk dapat segera merealisasikan belanja modal agar multiplier effect dari APBN dapat segera terasa kepada masyarakat.

Untuk Dana Alokasi Umum per 31 Januari 2022 DAU tumbuh sebesar 20,33 persen dibandingkan 31 Januari 2021.

Sementara untuk realisasi dana desa terjadi perlambatan penyaluran, dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.