Dorong Iklim Investasi, Nova Minta DKP Desain Benefit Sharing Pengelolaan Perikanan Pusat dan Aceh

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan untuk menumbuhkan iklim investasi perikanan di Aceh, Dinas Kelautan dan periknan Aceh, perlu membuat disain makanisme benefit sharing antara Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dengan pusat.

"Alasannya, batasan kewenangan yang sering beririsan dan berbeda tafsir, sangat merugikan pengembangan usaha kelautan dan perikanan,” kata Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT dalam sambutannya pada acara Rakor Kemaritiman dan Peningkatan Ekonomi Aceh, yang diselenggarakan di Hotel Grand Nanggroe, Selasa (1/3/2022) di Banda Aceh.

Acara ini, dihadari Koordinator Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS, Para Kepala SKPA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah Aceh, pejabat struktural dan fungsional di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, akademisi dan undangan lainnya.

Nova mengatakan, selaras dengan tujuan Sustainable Developmen Goals (SDGs) ke 14, dimana terdapat kesepakatan bahwa ekosistem samudera, laut dan sumber daya yang dikandungnya, agar dikelola secara berkelanjutan, kemudian diterjermahkan dalam kebijkan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang dilandasi dengan tekad menjaga terpemiharanya keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab.

• VIDEO Mantan Kadis Perikanan Aceh Timur Dicambuk 15 Kali, Pasangan Wanitanya 100 Kali

Selaras dengan tujuan di atas, amanat UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerinthan Aceh, juga menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam yang hidup di laut Aceh.

Amanah ini, kemudian diterjemahkan menjadi berbagai program dan kegiatan yang kesemuanya bermuara pada peningkatan ekonomi.

Capaian sektor kelautan dan perikanan selama periode 2017 – 2021 menjadi motivasi dan perceptan pembangunan kelautan dan perikanan.

Capaian ini terjadi ditengah penguatan visi sektor keluatan dan perikanan, sebagai pembangkit gerak ekonomi daerah.

Terdapat beberpa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tolok ukur capaian target pembangunan.

• Dirjen Perikanan Budidaya Puas dengan Klaster Budidaya Udang di Aceh Tamiang

Pertama, nilai tukar nelayan (NTN) , rasio capaiannya menunjukkan perkembangan signifikan setiap tahun berkisar antara 97,17 – 105,07. Capaian ini menegaskan, bahwa terdapat perubahan positif pada pendapatan nelayan.

Kedua, produksi perikanan mencapai 352.000 ton pada tahun 2021 lalu, dengan kenaikan rata-rata 1,15 persen per tahun dan ketiga konstribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produkl Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh cukup besar 5,25 persen.

“Konstribusi ini menunjukkan bahwa sektor keluatan dan perikanan memiliki kekuatan penuh,”ujar Nova.

Keempat, angka konsumsi ikan Aceh juga mengalami kenaikan per kapita per tahun. Pada tahun 2017 angkanya baru sebesar 51,5 Kg/kapita/tahun, tahun 2021 naik menjadi 59,85 per Kg/tahun/kapita.

Kelima, proporsi tangkpan ikan yang berda dalam batasan biologis yang aman, turut naik, dari tahun ke tahun, pada angka 76,35 pada tahun 2017, tahun 2021, angkanya sudah mencapai 104,02.

Keeanam, nilai ekspor hasil perikanan Aceh dari tahun ke tahun, berfluktuasi. Pada tahun 2017 angkanya cukup besar mencapai 3,9 juta dollar AS, tahun 2020 turun menjadi 1,8 juta dollar AS dan tahun 2021 naik lagi mencapai 2 juta dollar AS.

Kondisi dan gambarana tersebut di atas tadi, kata Nova, sektor kelautan dan periknan Aceh, masih membeiliki ruang pertumbuhan yang cukup besra, karena itu, kita perlu membangun koordinasi dan kerjasama yang terintegrasi antara Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dengan pusat.

Sebagai upaya untuk memajukan wilayah kepulauan, Pemerintah Aceh terus melakukan peningkatan aksessibilitas, salah satunya melalui program pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2 dan 3.

Cita-cita membangun industri maritim, kata Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menjadi upaya penuh Pemerintah Aceh, dengan menjadikan Pelabuhan Perikanan Samudera PPSD Kutaradja Lampulo sebagai kawasan terpadu industri perikanan, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan ekspor hasil perikanan.

Pemerintah Aceh, kata Nova, dalam berbagai kesempatan senantiasa mengajak para investor agar mau berinventasi di Aceh, termasuk dalam memanfaatkan potensi sektor keluatan dan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya di bidang pengolahan hasil perikanan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Ir Aliman mengatakan, acara rakor ini dilaksanakan selama dua hari dan menghadirkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Dr Rokhmin Dahuri MS, saat ini beliau sebagai Ketua Dewan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan ia juga sebagai Ketua Dewan Pakar Aspekindo.

Selain itu, NGO keluatan dan perikanan, akademisi dan pakar kelauatan dan perikanan, serta lainnya.
Kehadiran Prof Dr Rokhmin Dahuri MS, dalam acara ini, kata Aliman, untuk memberikan pencerahan dan menyegarkan wawasan tentang potensi kemaritiman yang dimiliki, prospek pemanfaatan dan pengembangannya, serta strategusd dan terobosan yang dapata dilakukan dalam rangka menjadikan sektor kemaritiman, kelautan dan perikanan menjadi salah satu pendorong ekononomi utama bagi Aceh kini dan akan datang.

Prof Dr Rokchmin Dahuri MS dalam paparannya menyatakan, potensi perikanan tangkap laut di Aceh masih sangat besra yang belum dimanfaatkan. Sampai tahun 2020, yang baru dimanfaatkan sekitar 46,97 persen. Masih ada 53,03 persen lagi.

Hal ini disebabkan, Kapal Motor Tangkap Ikan di Laut yang dimiliki nelayan tangkap di Aceh, yang berkapasitas antara 30 – 100 GT persentasenya masih sedikit baru sebesar 2,5 persen, dari kapal tangkap yang ada sekarang ini sebanyak 14.313 unit.

Aceh memiliki potensi ikan tangkap yang berda di wilyah laut tangkapnya, bernilai ekonomi tinggi, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Diantaranya, ikan tuna, cakalang, kakap, kerapu, cumi-cumi, bawal, tongkol, tenggiri, pari, hiu dan lainnya.

“Tapi, karena kapal tangkap ikan di lautnya masih terbatas, yang berukuran besar, membuat potensi perikanan tangkapnya yang sangat besar itu, belum dimanfaatkan sebaik mungkin, bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Ini juga sebagai salah satu faktor membuat angka kemiskinan Aceh masih tetap tinggi sebesra 15,5 persen, berada di atasa rata-rata nasional 10,5 persen,” ujar Rokhmin Dahuri.(*)