Bupati Pidie Jaya Serahkan Laporan Keuangan 2021 Kepada BPK Aceh, Harap Dapat WTP Kedelapan

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Bupati Pidie Jaya (Pijay) H Aiyub Bin Abbas menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2021 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, Senin (7/3/2022).

Dalam prosesi penyerahan tersebut turut didampingi, Sekretaris Daerah (Sekda), Ir Jailani Beuramat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Drs M Diwarsyah MSi, Kepala Inspektorat, Jamian MPd, serta Kabag Humas dan Protokoler, Fakhri A Thaleb SH.

Penyerahan berkas dokumen LKPD ini diterima Kepala BPK-RI Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo SE MSi Ak CSFA, bertempat di ruang Auditorium Gedung BPK-RI perwakilan Aceh.

Bersamaan dalam hal ini juga pihak BPK-RI Aceh juga menerima LKPD dari Pemerintah Aceh, Kabupaten Pidie serta Kabupaten Simeulue.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Melonjak Naik, Berikut Daftar Harga Emas Per Gram Senin (7/3/2022)

"Penyerahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dalam hal ini kami selaku pucuk pimpinan pemerintah daerah berkewajiban menyerahkan  laporan dimaksud (LKPD) guna dilakukan pemeriksaan atas keabsahannya," kata Bupati Pijay, H Aiyub Bin Abbas yang turut didampingi Sekda, Ir Jailani Beuramat kepada Serambinews.com, Senin (7/3/2022) usai penyerahan LKPD.

Menurut Aiyub Bin Abbas, dalam LKPD tahun anggaran 2021 tersebut termaktub beberapa dokumen penggunaan terhadap alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2021 lalu sebesar Rp 946 miliar.

Yaitu mulai laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca per 31 Desember 2021 serta berbagai laporan keuangan pada berbagai bidang.

Baca juga: Kasat Lantas Polres Lhokseumawe Saweu Sikula, Imbau Pelajar Tidak Gunakan Knalpot Brong

Selain itu juga dalam LKPD  dilengkapi dengan laporan ringkasan keuangan baik saldo aset, saldo kewajiban, saldo ekuitas, jumlah belanja dan transfer serta jumlah pendapatan tahun anggaran 2021.

"Kami berharap dukungan doa dari segenap masyarakat  agar Pemkab dapat meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kali pada tahun ini setelah lewat kajian pemeriksaan LKPD 2021 untuk beberapa pekan kedepan," harapnya. (*)